DPR Ikut Jadi Fir'aun Era Now - Bergerak News

Terbaru

Bergerak News

Bergerak Menuju Perbaikan Bangsa

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 13 Februari 2018

DPR Ikut Jadi Fir'aun Era Now

Hasil gambar untuk dpr



Oleh : Nasrudin Joha


BERGERAKNEWS | Opini - UU MD3 telah ketok Palu, tiga pasal Jubah Fir'aun resmi disematkan ke DPR. *Pertama*, DPR mendapatkan kuasa pemanggilan paksa dalam rapat DPR. Kedua, DPR mendapat hak imunitas dan *ketiga*, DPR menjadi Fira'un sejati, antikritik.

Ketiga wewenang tambahan itu diatur dalam ketentuan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan pasal 245 tentang pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD. Luar biasa !

Ketiga wewenang tambahan ini, tentu saja menjadikan DPR lembaga yang jauh dari rakyat. Lembaga yang duduk tinggi di menara gading, tidak duduk bersimpuh rendah merakyat bersama rakyat. Tidak ada keluh kesah, aspirasi dan masukan bagi DPR. DPR anti kritik, DPR pasti benar ! Jika DPR salah maka harus dianggap benar, tidak boleh dipandang salah, titik !

DPR juga akan menjadi Fira'aun tiran era Now mengikuti Jokowi yang telah dahulu memulai, DPR memiliki kuasa untuk memanggil paksa, menggerakkan aparat kepolisian untuk menjemput paksa, ini lembaga legislatif atau lembaga penegak hukum ? Ini wakil rakyat atau preman parlemen ? Ini mau meminta aspirasi rakyat atau memaksa rakyat duduk di meja pesakitan ? Dihadirkan di DPR kemudian di buly secara berjamaah oleh DPR ?

DPR akan menjadi malaikat maut, dapat mencabut nyawa tapi steril dari kritik dan masukan. Kuasa aparat penegak hukum tidak dapat menyentuh DPR tanpa surat sakti dari Presiden.

Presiden dipastikan tidak akan mampu mengeluarkan surat sakti sebagai bekal penegak hukum untuk memproses DPR, karena Presiden berada dibawah tekanan politik DPR. Politik saling sandera akan jamak dipertontonkan.

Sekali Presiden keluarkan surat sakti untuk memeriksa DPR, para aleg di Senayan bisa koor merekomendasikan pasal pema'zulan. Negara dikelola dengan cara preman ! Tidak ada aturan, ini anarkisme ! Homo homini lupus !

Wahai umat, sadar dan bangkitlah ! Sesungguhnya, rezim ini baik eksekutif maupun legislatif telah satu suara, koor, bertindak secara kolektif kolegial memamerkan kuasa Firaun untuk mengelola negara. Suara tiran telah dipermaklumkan untuk menekan Anda. Anda tidak memiliki pengayom, pelindung, apalagi pelayan yang akan mengurusi hajat kalian !

Wahai umat, sesungguhnya demokrasi ini sistem kufur, haram mengemban, menerapkan dan mendakwahkannya. Demokrasi telah menjadikan akal sebagai sumber hukum, wajar saja jika kemudian akal-akal Garong Parlemen membuat aturan untuk bungker keselamatan mereka.

Mereka Garong uang Rakyat ! Mereka buat Bunker untuk lepas dari tuntutan hukum ! Demokrasi telah memberi wewenang kepada parlemen berbuat sesuka dan sekehendak hati. Atas dalih kedaulatan rakyat, mereka semaunya membuat UU yang menguntungkan mereka. Rakyat ? Tidak dipedulikan !

Maka wahai umat, lagi dan lagi Nasrudin Joha menyeru kalian. Kembalilah kepada hukum Quran dan Sunna…
[08:48, 2/13/2018] +62 858-8428-8015: "Test The Water"     

Oleh Riana M,SH (Gerakan Perempuan Cerdas Politik)

Setelah viral tentang gaji PNS di potong 2,5 % u zakat dan terjadi polemik di masyarakat karena peruntukan zakat yang tidak jelas, tidak sesuai dengan fiqih Zakat. Selang beberapa waktu di Republika.co.id Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu hanya wacana.   Masyarakat berulang kali dianggap kelinci percobaan, jika ada reaksi maka kebijakan dianggap wacana atau ditunda atau dibatalkan (test the water).

Seperti rencana penggunaan dana haji juga akhirnya keluar pernyataan bahwa rencana itu masih wacana. Terlihat bahwa pemerintah  kurang matang untuk  memutuskan kebijakan, kurang peka terhadap situaSi dan kondisi masyarakat. Pasti 'bikin gaduh'. Belum lagi dari sudut keilmuan tentang zakat  yang diperuntukan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk infrastruktur sebagaimana yang menag maksud. Benarkah hanya karena kurang peka kemudian menghasilkan keputusan yang naif?

Jika melihat kebijakan presiden jokowi lalu mulai menaikkan pajak kendaraan bermotor, Tax Amnesti, kenaikan TDL, BBM, LPG, penggunaan dana haji, penjualan asset-asset negara, sekarang issue dana zakat dan akan ada rencana dana pensiun yang dipangkas. Ada apa sebenarnya dengan keuangan RI? Dengan hutang yang kian menggunung, tentu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan atau sedang tidak baik-baik saja atau bisa dibilang bangkrut.

Dengan demikian jika melihat permasalahan yang pernah selesai bahkan bertambah atau pemerintah gagal memperbaiki kondisi rakyat maka  jalan satu-satunya adalah dengan mengganti pemangku kebijakan negara dengan seorang yang paham agama terutama ajaran agama Islam, agar tidak terjadi salah penerapan hukum, seperti kasus dana zakat. Yang kedua sistem yang ada terbukti tidak mampu menyelesaikan problematika masyarakat. Jika sistem buatan manusia tidak mampu menjadi solusi, karena manusia adalah mahluk lemah dan tidak sempurna, mana mungkin membuat aturan yang sempurna, maka jawabannya tentu diganti dengan aturan dari pencipta manusia dan alam ini yaitu aturan dari Allah SWT dengan sistem tertentu yang telah disampaikan Rasulullah Muhammad yaitu Sistem Khilafah. Ya hanya sistem ini yang mampu menyelesaikan masalah secara integral terbukti bertahan hingga 13 abad. Tidak ada sistem di dunia ini yang bertahan selama itu. Sistem Sosialis Komunis pernah berkuasa menjadi negara besar Uni Sovyet hanya bertahan sekitar 80 tahun (1917-1990)  diruntuhkan oleh rakyatnya sendiri. Sedangkan Kapitalis yang sedang kita rasakan masih sekitar 2 abad (1800-2018) sudah menimbulkan kesengsaraam manusia. Sudah saatnya kita menggunakan sistem Khilafah kembali yang terbukti mensejahterakan manusia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad