Kabar Nasional

kabarnasional/cate1

Kabar Internasional

kabarinternasional/cate2

Suara Pemuda

suarapemuda/cate3

Khazanah

khazanah/cate4

Puisi Kritis

puisikritis/cate5

Videos

videos/cate6

Recent post

Konsolidasi Tokoh Aktivis Sikapi Rezim Neolib, Satu Kata: Tolak!

Tidak ada komentar



BERGERAKNEWS | Headline News -  “Selama kebijakan kapitalistik dilanjutkan, agenda-agenda neolib lainnya juga akan tetap berlanjut, seperti penjualan BUMN. Program privatisasi BUMN pada tahun-tahun sebelumnya, berpotensi besar akan dilanjutkan.” Ungkap direktur FAKTA  Yuli Sarwanto dalam acara lintas aktivis yang terhimpun di Progres 18 bertajuk Menolak Sistem dan Rezim Neolib.

“Semua itu menjadi bukti bahwa pemerintahan ini hanyalah akan melanjutkan atau bahkan menyempurnakan agenda-agenda neoliberalisme. Ujung-ujungnya akan menyebabkan kesengsaraan rakyat banyak.” Ujar dia.

Membenarkan pernyataan Yuli, direktur Geopolitical Institute, Taufik S. Permana yang juga hadir menjadi pemateri menyampaikan bahwa secara ideologi, kapitalisme dan turunannya neo liberalisme memang tidak pro rakyat, melainkan pro kapitalis.

“Apa yang terjadi selama ini di negeri ini adalah buktinya. Masihkah kita memerlukan bukti yang lebih banyak lagi?” kata dia.

“Meski orang-orangnya banyak yang baru namun mereka hanya akan berjalan dalam kerangka sistem yang sudah dibentuk dan nantinya akan disempurnakan yaitu sistem neoliberalisme. Maka bisa dikatakan meski orangnya baru tapi rezimnya tetap rezim lama yaitu rezim neoliberalisme yang tidak pro rakyat.” Ungkap Taufik.

Pemateri berikutnya, Ruhan Jauhari dari Tabayyun Center menyampaikan dalam negara korporat, negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha.

“Akibatnya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan perusahaan swasta baik domestik maupun asing. Hubungan negara dengan rakyat dikelola layaknya hubungan perusahaan dengan konsumen, antara penjual dan pembeli.” Ujar Ruhan.

“Rakyat pun diposisikan layaknya pembeli yang harus membeli kepada negara dan perusahaan yang menyediakan berbagai pelayanan kepada masyarakat.” Imbuhnya.

Menilai era pemerintahan Jokowi, aktivis PIJAR, Azka menyatakan keputusan rezim Jokowi membuka kran lebar-lebar investasi asing misalnya, adalah bukti kebijakan yang sarat kepentingan asing.

“Apalagi akhirnya rezim Jokowi-JK menunjukkan maksud sebenarnya di balik kebijakan rencana mengurangi subsidi BBM dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Inilah yang diinginkan oleh perusahaan migas asing agar mereka bisa leluasa masuk di sektor niaga BBM. Ini bisnis yang luar biasa besar.” Ujarnya.

Direktur Kulminasi, Fauzi Jabir menyatakan neoliberalisme dan neoimperialisme ini dan rezimnya harus ditolak.
“rezim dan sistem ini berdampak sangat buruk bagi kita semua. Di antaranya tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi yang makin menjadi-jadi dan kriminalitas yang kian merajalela.” Ungkap dia.

“Eksploitasi sumberdaya alam di negeri ini secara brutal juga menunjukkan bagaimana para pemimpin negeri ini telah gelap mata dalam memperdagangkan kewenangannya.” Pungkas dia. (jri)





Joko Edhi A : Presidential Threshold 20% Diuji Lagi, Saya Yakin Jebol

Tidak ada komentar



Oleh : Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 – 2009, Advokat, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - PT 20% itu memang tidak fair. 20% itu dihitung dari hasil Pemilu 2014. Andai tiket bioskop, sudah dipakai pada tahun 2014, mau dipakai\ lagi tahun 2019. Tiketnya sudah disobek. Filmnya sudah ditonton. 1000% curang. Tidak JURDIL (jujur dan adil). Padahal azas Pemilu kudu JURDIL. Itu reasonnya.

Sebelumnya, pokok perkara yang sama sudah diuji. Kalah pemohonnya. Menang Jokowi yang merancang Kotak Kosong untuk lanjut dua periode. Kemenangan itu berkat Arief, Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) yang memihak rezim.

Tapi ia sudah tersingkir dari Ketua MK karena sejumlah profesor protes atas pelanggaran etika. Ketua MK yang baru kabarnya netral. Kesitulah pikiran waras JR (Judicial Review) dititip. Jika gol, jadi Prof. Yusril Ihza M, Prof. Amien Rais, Prof. SBY, Prof. Rizal Ramli, Jenderal Gatot Nurmantyo, tak lupa Jenderal Prabowo Sùbianto, bisa maju jadi Capres.

Mending orang-orang jelas ini jadi presiden, kapok beli kucing dalam karung. Ini siaran pers Deny Indrayana tentang permohonan JR itu. Bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

Syarat tersebut yang diadopsi dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih, karena pilihannya menjadi sangat terbatas.

Maka, syarat demikian harus lagi-lagi diuji ke hadapan Mahkamah Konstitusi, karena nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun telah diuji sebelumnya, tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut dapat—dan wajib—diajukan kembali ke MK.
Inilah perjuangan konstitusional untuk mengembalikan daulat rakyat dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk secara lebih bebas memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Karena itu, kami sudah mempersiapkan dan hari ini akan mendaftarkan lagi Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut.

Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini, sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2019 yang akan datang.

Permohonan baru ini akan diajukan oleh 12 (dua belas) Pemohon, yaitu :
1. M. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY), 2. M. Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), 3. Faisal Basri (Akademisi), 4. Hadar N. Gumay (Mantan Pimpinan KPU), 5. Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), 6. Rocky Gerung (Akademisi), 7. Robertus Robet (Akademisi), 8. Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas), 9. Angga Dwimas Sasongko (Profesional/Sutradara Film), 10. Dahnil Azhar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, 11. Titi Anggraini (Direktur Perludem). 12. Hasan Yahya (Profesional).
Bertindak selaku ahli yang mendukung permohonan ini, di antaranya adalah:
1. Dr. Refly Harun
2. Dr. Zainal Arifin Moctar
3. Dr. Bivitri Susanti

Kuasa hukum permohonan ini adalah INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution and Society). [JR]


Apa Guna OBOR China Untuk Indonesia, Pak Luhut…

Tidak ada komentar


Oleh: Firdaus (Dir. FORKEI)


BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan optimis iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik. Ia menjelaskan beberapa proyek investasi yang saat ini sedang dijalankan. One Belt One Road (OBOR) yang sempat ditawarkan Indonesia ke China mendapatkan respon positif. Beberapa proyek akan mulai dijajaki kedepannya. Salah satunya adalah pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan pelabuhan yang bekerjasama dengan Inalum. Luhut menjelaskan China mulai tertarik dengan konsep kawasan industri yang dicanangkan oleh Inalum. Pembangunan smelter yang terintegrasi dengan Pelabuhan dan Pembangkit Listrik akan membawa nilai investasi yang besar kedepan. "Inalum pingin masuk ambil hydropowerplan, lalu dengan smelternya dan sea portnya. Dia kerjasama juga ini dengan Cina," ujar Luhut di Kantornya, Rabu (6/6). (http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/06/06/p9wtgr349-luhut-optimistis-iklim-investasi-membaik)


Catatan


China, melalui Presiden Xi Jinping telah menginisiasi program OBOR (One Belt One Road) telah menunjukkan ambisi besarnya untuk menguatkan ekonominya di berbagai kawasan dengan sebuah konsep pemetaan jalan yang menghubungkan Asia hingga Eropa, terdapat dua peta utama yaitu 21st Century Maritime Silk Road (jalur sutra maritim abad 21) dan Silk Road Economic Belt (jalur sutra sabuk ekonomi).

Banyak praktisi ekonomi telah memaparkan bahwa China ingin memimpin di Eurasia (Eropa dan Asia) salah satunya strateginya  dengan mendirikan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), yaitu bank investasi untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan konsep OBOR dijadikan sebagai master plan pembangunan jalur perdagangan Asia ke Afrika dan Eropa.
OBOR dianggap menjadi visi geoekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $4Milyar, termasuk $900 juta yang telah diumumkan China. China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Setidaknya ada 5 tujuan yang ingin diraih china dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond). Dalam meralisasikan inisiasi ini, di jalur darat, China menggagas infrastruktur jalan kereta, dan jalan raya, yang memanjang untuk menghubungkan China hingga menuju Eropa. Sedangkan untuk jalur maritim, China menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional, dan tol laut, sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan China di kawasan tersebut.
Kita lihat, MoU kerjasama Indonesia-China terjalin melalui investasi, hutang luar negeri China, dan ini dikhawatirkan banyak pihak sebagai jalan bagi China menguasai ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur dengan investasi dan hutang dari China, serta MoU dalam pendirian Bank investasi Infrastruktur AIIB di Indonesia, memiliki bahaya terselubung bagi Indonesia. China akan mendapatkan keuntungan ekonomis dengan menguasai infrastruktur Indonesia. Keuntungan hasil investasi, lapangan pekerjaan bagi warga China, penguasaan properti disekitar infrastruktur yang dibangun, rantai pasok komoditas dari pelosok Indonesia, hingga pasar produk. Jika ini dibiarkan, dalam jangka waktu ke depan, Indonesia berpotensi besar dalam orbit ekonomi China. Terkurasnya kekayaan alam Indonesia, banjirnya produk China hingga mematikan produk lokal, menyempitnya lahan dan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa ini, bisa terjadi. Indonesia yang kaya, akan menjadi miskin, pengangguran tidak teratasi maksimal, dan bahaya krisis lahan ekonomi untuk rakyat, akibat ekspansi ekonomi China.

Perempuan Adalah Penyelamat Generasi, Bukan Mesin Ekonomi

Tidak ada komentar



Oleh: Endah Sulistiowati (Direktur Muslimah Voice)
BeERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Tidak dipungkiri, bahwa kaum perempuan di banyak dunia Islam, selama bertahun-tahun menghadapi penindasan, kemiskinan dan penghinaan di bawah rezim represif yang korup dan sistem ekonomi kapitalisme yang korosif.  Dunia barat dan timur telah menutup mata dan membiarkan pelanggaran terhadap hak perempuan di berbagai wilayah. Sementara sistem monarki dan Republik, apakah demokrasi maupun kediktatoran,  selama puluhan tahun dianggap gagal dan gagal menjamin kehidupan yang layak dan menghormati perempuan.
Selanjutnya sistem pemerintahan kapitalis Sekuler telah nyata gagal memberikan kesejahteraan. Seorang perempuan yang sejatinya adalah seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, dalam sistem kapitalis telah berubah menjadi mesin ekonomi. Dalam sistem kapitalis, perempuan bekerja bukan karena mengakomodir jargon kesetaraan gender, namun alasan utama pemanfaatan jasa mereka lebih pada hitung-hitungan ekonomi. Pudjiwati Sayogjo (1989), pakar Sosiologi Pedesaan IPB, menyatakan bahwa memperkerjakan perempuan lebih menguntungkan. Selain teliti, tekun dan sifat-sifat lain yang umumnya menjadi ciri khasnya, tenaga kerja perempuan dipandang lebih penurut dan murah sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pengusaha.
Padahal jika ditelisik, fenomena nasib tragis yang menimpa banyak TKI makin menunjukkan derita kaum perempuan di Indonesia. Kasus-kasus pilu TKI bertahun-tahun terus disuguhkan kepada publik. Namun hal itu belum cukup menggerakkan kemauan penguasa untuk total menghentikan ekspor TKI. Walaupun banyak pihak berteriak agar pengiriman TKI ditutup, pemerintah hanya melakukan moratorium sementara. Lagi-lagi motif ekonomi lebih melatarbelakangi kenekadan pemerintah itu. Kontribusi buruh migran cukup besar dalam memberikan sumbangan devisa negara.
Perempuan yang seharusnya menjadi pembuat ketenangan dan ketentraman keluarga, penjaga anak-anak dan pengurus rumahtangga, akhirnya dibebani tanggungjawab ‘menyelamatkan’ kondisi ekonomi keluarga. Sifat kasih sayang yang telah Allah lekatkan kepada para ibu terkikis seiring interaksi yang terus berkurang akibat mereka meninggalkan rumah. Bahkan tak jarang dalam hitungan tahun mereka tidak bertemu dengan anak-anaknya karena menjadi TKW.
Saat bekerja, para perempuan, kaum ibu ini rentan penganiayaan. Berbagai kezaliman mereka rasakan, gaji tidak dibayar, dilecehkan, disiksa, diperkosa, bahkan dibunuh. Fungsi ibu sebagai ‘madrasah pertama’ bagi putera-puteri mereka tidak berjalan. Pendidikan Aqidah, Syari’ah, Akhlak dan pembentukan kepribadian anak yang wajib dilakukan oleh ibu tidak terjadi. Pengontrolan intensif setiap hari terhadap perkembangan naluri dan jiwa anak terabaikan.
Kenikmatan seorang ibu saat menjalani fungsi merawat, mendidik, menjaga dan melindungi serta pendidikan anak tidak didapat. Kebanggaan mereka menjadi ibu sejati tidak bisa dirasakan. Yang ada hanyalah kesedihan karena tidak bisa melakukan berbagai fungsinya. Ibu tidak bisa merasakan ungkapan rasa terima kasih dari anak-anak mereka. Terkadang justru yang diterima adalah berbagai tuntutan dan kecaman dari anak yang kurang mendapatkan kasih sayang. Sungguh menyedihkan.
Dampak lanjutannya adalah fungsi kepemimpinan (qowwam) suami pun pada akhirnya terus terkikis, makin lama akan hilang. Ketaatan istri kepada suami tidak lagi dijadikan sebagai bentuk kewajiban dan hormat seorang istri kepada suaminya. Bahkan suami akhirnya tidak lagi merasa berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, karena sang istri dianggap sudah sanggup menghidupi dirinya.
Akibatnya ikatan persahabatan suami-istri berubah menjadi ikatan yang sifatnya formalitas belaka. Struktur keluarga pun mulai goyah. Peran yang seharusnya dimainkan oleh anggota keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, ayah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga tidak lagi berjalan. Di lain pihak, istri yang seharusnya ia berperan sebagai sahabat suami dan berkhidmat kepada suaminya semata karena Allah, tidak lagi ada. Kondisi yang tidak harmonis ini tak jarang berakhir pada perceraian. Istri tiba-tiba menjadi kepala keluarga, dan seolah menjadi ‘wali’ bagi anak-anak mereka. Posisi yang ditetapkan Islam berada di pundak laki-laki dipaksa beralih ke pundak perempuan. Ini adalah kondisi abnormal yang menyalahi fitrah perempuan itu sendiri. Kondisi ini terjadi karena Islam tidak diterapkan dalam kehidupan.
Dari semua fakta itu sangat jelas bahwa ide kapitalis-liberal telah gagal menyelesaikan persoalan perempuan. Sebalinya justru telah sukses menjerumuskan perempuan ke dalam jurang kejahiliyahan dan kegelapan. Betapa tidak, kondisi kaum perempuan saat ini tidak banyak berbeda dengan nasib perempuan sebelum Islam datang. Apakah kita masih ingin tetap berada dalam kegelapan dengan terus berharap pada sistem yang rusak ini?

Setiap Rezim Represif Akan Dilawan Rakyat!

Tidak ada komentar




Oleh: Adam Syailindra (Forum Aspirasi Rakyat)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Rakyat tentu tegas menolak penindasan dan ketidakadilan penegakan hukum. Ketika keberadaan hukum tidak menjamin keadilan apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, jika tatanan hukum bersifat represif debfab menetapkan status quo dengan memberikan baju otoritas kepada pada penguasa, maka rasa keadilan jelas tergores.
Rakyat menolak kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka dan mengingkari legitimasi mereka. Rakyat menolak Rezim represif yang menempatkan seluruh kepentingan Negara dalam bahaya, terutama ketika penguasa sewenang-wenang, dan para pendukung penguasa diberi ‘keistimewaan’ daripada rakyat biasa. Sementara rezim menggunakan kekuasaan yang tidak terkontrol untuk menegakkan perintah, menekan pihak yang tidak patuh atau memundurkan peradaban dengan menegakkan prinsip-prinsip diktatorisme dan kekuatan memaksa dengan sangat represif dengan tidak menjaga kehormatan rakyatnya.
Rakyat psti menolak UU yang sangat diskriminatif, lalu parpol pengusung rezim mau menangnya sendiri. Semua yang berseberangan dipaksa tunduk dan disingkirkan. Sehingga pada pintu yang sangat nyata bagi kembalinya rezim represif harus ditutup. Termasuk setiap produk peraturan yang berpotensi sangat besar membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih.
Selanjutnya, jika penguasa berusaha memaksakan ideologi dan kebijakan keliru menjadi ideologi rakyat lalu berbagai upaya penguasa hendak mengunci mati setiap langkah protes umat Islam yang dianggap vokal selama ini. Lalu penguasa terus bermain di banyak lini, terutama di penguatan legal frame, maka usaha penguasa tersebut mengundang kemarahan besar rakyatnya sendiri.
Rakyat menolak sikap hipokrit pemerintah dimanapun. Sementara mereka anti debat publik menghadapi kelompok-kelompok Islam yang kritis, maka penulis katakann masyarakat hari ini sangat cerdas menilai, apakah benar atau rusak paradigma dan argumentasi penguasa. Bisa jadi rakyat makin cerdas istilah “meresahkan”, membuat tidak “nyaman” masyarakat itu hanyalah propaganda dan akal-akalan untuk membungkam langkah umat Islam dalam upaya amar makruf nahi mungkar, khususnya yang di arahkan kepada penguasa yang selama ini di anggap dzalim dan lalai terhadap urusan umat Islam.
Bila begitu, rakyat makin lama makin sadar terhadap motif buruk dari langkah-langkah soft power kekuasaan, yang secara rapi ada upaya kuat mengkooptasi media massa agar menjadi instrumen propaganda menjadi  efektif untuk mengambarkan bahaya kelompok yang mengusung Islam sebagai ideologi dan implikasi sosial politik yang akan ditimbulkan. Upaya pencitraan negatif dilakukan secara kontinu dan simultan melalui media massa yang dikendalikan penguasa represif akan segera disadari oleh rakyat.
Penguasa jangan salah, di setiap penjuru selalu ada para pejuang yang tidak akan gentar dengan semua upaya pemberangusan yang dilakukan oleh rezim jahat dan anteknya. Bahkan dukungan masyarakat terhadap upaya perjuangan untuk perubahan semakin menguat. Karena mereka makin memahami bahwa sejarah tidak dapat dilepaskan dari sejarah para pejuang muda dan tua yang terus bergelora.

@KakekDetektif, @digembok, @joxzin_jogja, Ayo, Apa Lagi...

Tidak ada komentar



Oleh: Fauzi Ihsan (Analis Kulminasi)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Dikabarkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera telah mengutus pengacaranya, Basrizal, untuk membuat laporan atas kasus pengeditan videonya oleh pemilik akun Twitter @KakekDetektif ke Mapolda Metro Jaya, pada Jumat (8/6). Laporan tersebut terdaftar dengan nomor laporan LP 3138/VI/2018/PMK/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Juni 2018 dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 ayat 1 dan atau Pasal 27 ayat 3 UU RI No 19 tahun 2016 tantang ITE.

Akun Twitter @KakekDetektif mengunggah sejumlah cicitan yang menuduh Mardani selingkuh. Awalnya, akun itu menuliskan, "Terkuak L**** PKS ini sering dibelai tubuhnya oleh beberapa petinggi kader PKS, seperti yang paling sering mas @MardaniAliSera di salah satu hotel di Jakarta. Sumber: Orang Kepercayaan @MardaniAliSera".

https://twitter.com/KakekDetektif/status/1003645824813948930

Terkait akun tersebut, sebelumnya akun @NetizenTofa pada 28 Mei 2018 berkomentar sebagai berikut: “Akun @KakekDetektif ini sama2 peliaraan. Begitu juga @joxzin_jogja dan @digembok. Karena kakau bukan piaraan, pastinya dan bisa disikat sama @CCICPolri. Masuk akal gak?”

Saat ini medsos luar biasa kekuatannya, maka publik diharap mempertimbangkan literasi media sosial. UU ITE harusnya mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu dibutuhkan upaya serius secara hukum untuk mengehentikannya. Jangan ada simbiosis transaksional antar aktor intelektual yang mendanai penyebaran berita hoax dan jaringan penyebar berita hoax yang didanai. Kita berharap aparat penegak hukum selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas terkait berbagai masalah ini. Karena di pundak merekalah wibawa hukum diletakkan.

Publik yang cerdas pasti mengambil informasi bukan sembarang. Berbeda dengan yang sebagian netizen yang gegabah. Akhirnya mengikuti opini salah yang disebarkan oleh media tertentu. Seperti ada sebagian orang yang percaya bahwa Islam adalah agama teroris buruk, sebagaimana diopinikan oleh media tertentu. Sudah pasti opini tendensius itu salah besar dan nol. Adapun bagi yang pernah  belajar tentang Islam, tentu akan dengan mudah mengetahui bahwa sesuatu yang buruk itu bukanlah ajaran Islam. Jadi tidak mungkin Islam adalah teroris. Justru syariah Islam itu sebagai sumber dalam kebaikan untuk rahmat bagi seluruh alam. Khilafah pun diopinikan sesuatu yang menakutkan. Karena banyak yang belum pernah belajar bab khilafah, termasuk umat Islam sendiri. Maka ada juga yang termakan opini media tertentu yang mengesankan buruk tentang khilafah. Sebenarnya khilafah adalah ajaran Islam tentang pemerintahan atau tentang negara. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi umat Islam yang bertujuan menerapkan syariah kaffah. 

Selain fitnah dan hoax, Jagat Twitter belakangan digegerkan oleh tindakan pengungkapan jati diri seorang di kehidupan nyata. Tindakan semacam itu biasa disebut Doxing yaitu upaya mencari dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang. Informasi yang disebarkan bersifat privat dan tidak untuk konsumsi publik, sehingga hal ini dapat mengancam keselamatan dan keamanan sang korban. Oknum-oknum yang keliru, ingin eksis di internet dengan membagikan informasi pribadinya ke internet. Banyak juga yang sengaja membuat akun anonim dengan tujuan jahat seperti penipuan, menyebarkan berita kebohongan, atau hoaks.

Beberapa kasus doxing berpotensi ilegal dan melanggar hukum. Apa yang dilakukan oleh @digembok dinamakan doxing (atau doxxing), yakni perilaku yang berasal dari kata “doc (document)-ing”. Pada awalnya praktik ini kerap dilakukan terhadap pengguna Reddit, forum internet asal Amerika Serikat yang penggunanya menggunakan nama alias. Biasanya ini dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk mem-profile seseorang, tapi kemudian ditaruh di tempat umum. Dikasih tahu bahwa orangnya ini, adanya di sini, dan segala macem. Jadi ada unsur menyebarluaskan. perilaku bisa dikatakan sebagai doxing apabila profiling tersebut memiliki maksud jahat. [fib]