Kabar Nasional

kabarnasional/cate1

Kabar Internasional

kabarinternasional/cate2

Suara Pemuda

suarapemuda/cate3

Khazanah

khazanah/cate4

Puisi Kritis

puisikritis/cate5

Videos

videos/cate6

Recent post

Noda Pengkhianatan di Yaman…

Tidak ada komentar



Oleh:
Fajar Kurniawan Analis Senior PKAD (Pusat kajian dan Analisis Data)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Pusaran krisis Yaman. dan Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman (MBS) dan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo bertemu di Riyadh pada Senin (14/1/2019) dan membahas perkembangan di Yaman, menyepakati perlunya de-eskalasi di negara tersebut.

Diplomat AS untuk Arab Saudi memposting video dari pertemuan tersebut, menambahkan bahwa MBS dan Pompeo juga sepakat tentang perlunya mematuhi perjanjian Swedia, terutama gencatan senjata dan pemindahan di Hudaidah, lansir Al Arabiya.

Mereka juga sepakat bahwa solusi politik yang komprehensif adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik. Sejak gencatan senjata diberlakukan di Hudaidah, Yaman, pihak-pihak yang bertikai saling menuduh adanya pelanggaran dan baku tembak masih terjadi hampir setiap harinya di sana.

Sebelumnya, koalisi pimpinan Saudi telah menghancurkan pusat komunikasi teroris Syiah Houtsi yang digunakan untuk mengendalikan drone. Koalisi mengatakan bahwa milisi telah mengambil alih situs perusahaan telekomunikasi Yaman dan mengubahnya menjadi pusat komunikasi operasional dan pangkalan untuk mengendalikan drone, lansir Al Arabiya.

Koalisi menambahkan bahwa penghancuran pusat komunikasi dan kontrol sesuai dengan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, teroris Syiah Houtsi menargetkan parade militer Yaman di provinsi Lahj dengan serangan drone yang membunuh dan melukai sejumlah petinggi militer Yaman. Sedikitnya 25 tentara dan petinggi militer Yaman tewas dan terluka dalam serangan tersebut.

Yaman dalam visualisasi suram dan tegang. Perang yang didukung Barat di Yaman memiliki pola sistematis di mana sekolah-sekolah, pasar-pasar, rumah-rumah sakit dan lokasi-lokasi sipil lainnya sengaja menjadi target. Apakah tentang pembunuhan terhadap 29 anak ‘yang baru kembali dari liburan’ maupun aksi-aksi bersenjata yang lain. di era teknologi yang paling akurat dalam menilai target serangan, alasan yang menjijikkan dari serangan terhadap bayi-bayi yang tidak bersalah dan para pemuda yang terperangkap dalam tragedy-tragedi yang dipelopori AS tidak pernah bisa diterima sebagai suatu kebenaran.

Pembunuhan massal yang disengaja terhadap para pemuda Yaman adalah manuver strategis yang bertujuan untuk menghancurkan kehendak kaum Muslim dan menghilangkan bintang terang masa depan Umat Islam yang akan memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan cengkeraman maut kolonialisme yang merupakan sejarah intervensi asing pada negara-negara kaya minyak di Timur Tengah.

Para pemimpin Yaman dan seluruh mafia global pemimpin Muslim telah menjual para pemuda Yaman kepada para penawar asing tertinggi dalam permainan kekuasaan dan kekayaan yang menjijikkan. Semua pemimpin dunia Muslim berlumuran darah bayi-bayi yang mati di tangan mereka karena secara pengecut tunduk pada perintah pemerintah asing dan menumpuk senjata mereka dan melatih tentara hanya untuk digunakan untuk membunuh kaum Muslim lainnya, tidak pernah digunakan untuk membantu kaum Muslim.

Maka mustahil ada kepemimpinan Islam yang sejati ada dengan seorang pemimpin yang tulus yang menerapkan sistem Islam yang komprehensif. Dalam sejarah Islam ketika khilafah memimpin dunia, kekuatan Barat takut untuk melakukan serangan apapun di negeri Muslim karena terlihat bahwa ada entitas yang jelas yang tidak memiliki toleransi terhadap pelanggaran HAM dan menjaga darah, kehormatan dan martabat semua Muslim dengan aksi cepat dan tidak menyesali tindakan.

Sekarang para pemimpin itu merengek dan hanya tahu bagaimana membungkuk dan patuh terhadap politik non-Islam sambil mengkhianati kaum Muslim dengan usulan kemajuan palsu sambil memenuhi kantong-kantong mereka dengan kekayaan milik rakyat. [hs]


Nggak Usah Main Drama… Rakyat Udah Ngerti Kok

Tidak ada komentar



Oleh:
Mahfud Abdullah (Indonesia Change)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Mikir disik sakdurunge tumandang gawe. Dipikir disik sakdurunge kerjo. Hari ini masyarakat sudah paham ketidakmampuan rezim sekuler pro kapitalis yang hanya menjadi peluang bagi para calo kekuasaan. Inkompetensi itu menyebabkan polarisasi di tingkat grass-roots.

Masyarakat kian solid untuk menolak rezim yang tak punya kapabilitas. Rezim ini seratus persen menerima masukan dari orang-orang yang hanya mementingkan agenda golongan minoritas, termasuk minoritas bisnis dan minoritas sosial. Ini menyebabkan aspirasi kelompok mayoritas (khususnya umat Islam) harus dianaktirikan. Harus ditindas.

Para politisi minoritas dan politisi sekuler anti-Islam bersatu-suara meyakinkan Jokowi bahwa penindasan terhadap aspirasi mayoritas adalah formula yang terbaik untuk mengelola Indonesia. Tentu ini fatal sekali. Polarisasi semakin mengeras. Rezim khianat maju terus dengan formula ini. Dia menggunakan berbagai institusi dan instansi negara untuk menyukseskan misinya. Akibatnya, Rezim khianat berhadapan frontal dengan umat Islam.

Garis yang ditempuh rezim ruwaibidhoh sangat berbahaya. Dia mengambil risiko besar disebabkan nasihat para politisi busuk. Rezim lalu percaya kepada mereka. Bergantung sepenuhnya kepada mereka. Padahal, mereka adalah orang-orang yang anti Islam.

Rezim kapitalis diburu bayangan kekalahan. Dia menggandeng pasangan dari kalangan Islam untuk menepis anggapan Islamophobia. Tapi, langkah ini tidak berdampak. Rakyat tetap melihat Rezim kapitalis ini tak memikirkan umat. Rakyat serentak menolak.

Ini pelajaran berharga buat siapapun, agar hanya memilih penguasa yang pro Islam dan tidak mengangkat penguasa anti Islam. Rasulullah saw. bersabda:
Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Penipuan tersebut antara lain bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat. Setiap penguasa yang melakukan hal ini dipandang telah menipu dan berkhianat kepada umat (Lihat: Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim).
Ancaman terhadap para penguasa dan pemimpin yang khianat tentu wajar belaka. Pasalnya, kekuasaan adalah amanah. Amanah adalah taklif hukum dari Allah SWT. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, “Pada dasarnya, amanah adalah taklif (syariah Islam) yang harus dijalankan dengan sepenuh hati…Jika ia melaksanakan taklif tersebut maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut maka ia akan memperoleh siksa.” (Ibnu Katsir, Tafsîr Ibnu Katsîr, III/522).

Rasulullah saw. telah memperingatkan umatnya sejak 16 abad lalu, bahwa akan datang masa ketika umatnya akan dipimpin oleh orang-orang egois. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya akan muncul sepeninggalku sifat egois (pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri sendiri) dan beberapa perkara yang tidak kamu sukai.” (HR Muslim).

Para pemimpin yang demikian boleh jadi mulutnya manis menebar pesona ketika berbicara di depan rakyatnya. Namun, hati dan kelakuan mereka busuk-sebusuknya laksana bangkai. Mereka sesungguhnya tidak lain adalah para pencuri harta rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang sesudahku para penguasa yang memerintah kalian. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijak. Namun, setelah turun dari mimbar, mereka melakukan tipudaya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai.” (HR ath-Thabrani).

Apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. sekian abad yang lalu, kenyataannya banyak kita lihat di negeri ini. Kita bisa menyaksikan hal itu di jajaran eksekutif maupun legislatif pada semua tingkatan. Betapa banyak di antara pemimpin itu yang ramai-ramai mempertontonkan egoisme secara telanjang.

Mulut mereka manis saat merayu rakyat agar dipilih sebagai pemimpin. Begitu berkuasa, tampaklah “belang” mereka. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, yaitu berusaha mempertahankan kekuasaan dan menumpuk-numpuk kekayaan. Adapun rakyat hanya digunakan sebagai ‘komoditi’ untuk mengejar dan mempertahankan jabatan. [hs]

Stop Budaya Porno!

Tidak ada komentar



Oleh:
Taufik S. Permana

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Sepanjang tahun 2018, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan mencatat, dari 166 aduan, ada terdapat 111 aduan anak-anak hingga September 2018. Ini tampaknya seperti fenomena gunung es. Kejahatan seksual pada wanita dan anak disebabkan oleh banyak faktor. Rangsangan seksual di masyarakat kian hari makin bertambah. Materi-materi pornografi dan pornoaksi baik film, majalah, dan media porno lainnya begitu mudah diperoleh. Di internet, akses terhadap pornografi masih tetap mudah. Majalah-majalah erotis masih banyak beredar dan mudah diperoleh.

Film-film porno juga begitu mudah beredar dari satu HP ke HP lainnya. Di sisi lain, banyak wanita yang mengumbar aurat dan sensualitas di tempat umum dengan pakaian seronok seperti rok mini, baju ketat, celana pendek, dsb. Kalaupun tidak memicu langsung, hal itu akan bisa memupuk nafsu seks, layaknya pupuk tanaman.

Bila sensualitas dan erotisme diumbar begitu rupa melanda masyarakat, bagi orang yang punya iman apalagi imannya kuat, semua itu bisa dibendung. Tapi bagi orang yang imannya lemah, nyaris sirna atau bahkan tidak ada, ia akan mudah terjerumus dalam tindak kejahatan seksual. Celakanya sistem sekuler saat ini justru terus mengikis keimanan dan ketakwaan masyarakat secara sistematis.

Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis makin memperburuk situasi. Sejumlah kasus kejahatan seksual pada anak diantaranya karena penolakan istri untuk melayani suaminya. Dengan alasan lelah bekerja seharian istri pun menghindar untuk melayani suaminya. Keadaan ini membuat sebagian suami yang lemah iman akhirnya melampiaskan dorongan seksualnya dengan cara-cara yang keji bahkan bisa dalam bentuk kejahatan seksual pada anak.

Isteri bekerja seringkali karena dipaksa oleh kemiskinan. Kemiskinan masih menghantui sekitar jutaan warga negeri ini karena sistem sekuler kapitalisme gagal mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil. Kekayaan justru dialirkan kepada kelompok kecil orang kaya.

Kekerasan seksual pada wanita dan anak-anak kian sulit dihentikan karena sanksi hukum yang ada marih ringan dan tidak memberi efek jera. Dalam sistem hukum yang ada selain ancaman hukumannya masih ringan, masih ditambah pilihan hukuman minimal dan maksimal. Jika hukum tidak memberi efek jera, padahal hukum seharusnya menjadi palang pintu terakhir memberantas kejahatan, maka bencana kejahatan termasuk kejahatan seksual akan terus melanda masyarakat.

Terakhir tapi yang amat menentukan adalah faktor kian pudarnya ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT. Padahal ketakwaan adalah rem yang paling efektif bagi individu untuk tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun di alam sekuler demokrasi dan liberal seperti sekarang ketakwaan dianggap tidak penting bahkan agama disingkirkan dari kehidupan. Nafas ini menghiasi semua struktur sistem sekuler demokrasi saat ini. Karena itu terus meningkatnya kejahatan seksual pada wanita dan anak-anak ini adalah bukti gagalnya sistem sekuler melindungi wanta dan anak-anak. Jadi ini sebenarnya adalah masalah sistem.

Berbeda dengan demokrasi dan liberalisme yang meminggirkan ketakwaan, Islam justru menjadikan iman dan takwa sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Takwa-lah yang membuat seorang muslim akan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah meskipun berat, dan akan berusaha keras meninggalkan perbuatan keji dan mungkar meski syahwatnya bergejolak. Mereka yang jatuh dalam perbuatah keji seperti pemerkosaan dan perzinaan adalah orang-orang yang sudah menggadaikan iman dan takwanya. [hs]

Mau Dibawa Kemana BUMN Rakyat?

Tidak ada komentar

M. Firdaus (Direktur FORKEI)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi – "Ya kalau kita bicara, yang penting satu, pakai data. Bicara pakai data," ujar Presiden Joko Widodo di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (16/1). Dikabarkan Joko Widodo menanggapi pernyataan Capres Prabowo Subianto, yang menyebut tidak sedikit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini di ambang kebangkrutan. Jokowi meminta Prabowo memberikan pernyataan sesuai dengan data.

Ongkos Bang
Bicara masalah ini bicara tugas direksi BUMN yang memang berat sekali. Mereka harus mengatasi banyak problem, yang celakanya bukan persoalan teknis manajemen belaka. Tapi juga tidak jarang menjadi ‘alat politik’ rezim dan pelbagai rongrongan lain. What? Betapa dahsyatnya beban keuangan BUMN yang mengembang misi sosial (untuk tidak menyebut; membiayai ongkos politik penguasa).

Untungnya, sejak beberapa waktu lalu Kementerian BUMN lumayan sukses menjadi dirijen untuk mengorkestrai 35 BUMN dalam menanggung biaya elektrifikasi seluruh negeri. Melalui program Sinergi BUMN, PLN dan dari 34 BUMN lain gotong-royong menyalurkan listrik gratis. Sebagai tahap awal, ada 130.248 KK dengan target tersambung 100.970 KK di Desember tahun ini. Hingga 30 November, jumlah yang tersambung sudah 60.798 KK, melampaui target di 30 November yaitu 60.000.

di luar kebijakan satu harga dan target elektrifikasi, tim di bawah komando Sofyan juga harus berkutat menyiasati mahalnya harga batubara dan gas untuk menghidupkan pembangkit-pembangkitnya. Masalah lain yang tidak kalah pelik adalah fluktuasi nilai tukar rupiah. Maklum, komponen biaya pabrik setrum ini kebanyakan justru dalam dolar. Padahal, pendapatannya justru melulu dari rupiah.

Kerugian akibat selisih kurs (karena eksposur utang dalam dolar) sampai triwulan ketiga 2018 mencapai Rp18,5 triliun. Saat angka ini terekspos, publik langsung memaknai adanya masalah amat serius yang menyebabkan neraca berdarah-darah.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suparteka menjelaskan, kerugian akibat selisih kurs muncul karena keharusan perusahaan melaporkan kinerja keuangan dalam mata uang rupiah. Kendati sebagian besar pinjaman PLN masih akan jatuh tempo pada 10-30 tahun lagi, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan hanya untuk keperluan pelaporan keuangan, maka pinjaman Valas tersebut harus diterjemahkan (kurs) ke mata uang rupiah. Jadi, secara akuntansi, kerugian itu bersifat unreleased loss atawa belum jatuh tempo. Kalau di pasar valas, disebut potential loss, belum terjadi sampai dieksekusi buy atau sell-nya. Selain itu, guna meringankan beban keuangan, Sofyan dan timnya telah melakukan reprofiling pinjaman. Hasilnya, diperoleh pinjaman baru dengan tingkat bunga yang cukup rendah dan jatuh tempo lebih panjang menjadi 10-30 tahun.

Asing Lagi
Jika kita membahas migas, salah satu alasan yang sering dikemukan oleh pemerintah maupun anggota dewan ketika menyerahan kontrak migas kepada perusahaan asing adalah ketidakmampuan Pertamina baik dari sisi modal maupun teknologi. Dari sisi teknologi  Explorasi migas itu ada 2 bentuk  yaitu Eksplorasi di darat dan eksplorasi migas di lepas pantai, untuk explorasi di darat Pertamina dengan Tenaga-tenaga ahlinya dari dalam negeri sudah mampu mendeteksi dan mengekplorasinya tanpa hambatan.

Penemuan cadangan minyak di Blok Cepu, misalnya adalah tenaga ahli dari Pertamina dan Pertamina menyatakan mampu secara teknologi untuk mengekplorasinya tanpa bantuan asing tapi karena tekanan Amerika maka dengan begitu mudahnya Blok Cepu tersebut diserahkan kepada Exxon Mobile.   Adapun Eksplorasi MIGAS di Lepas Pantai (laut)   walupun mungkin memerlukan teknologi yang lebih maju sebenarnya Pertamina bisa melakukan kalau ada kebijakan politik yang jelas dari pemerintah.

Kalau  saat ini  Pertamina dianggap tidak mampu , adalah sebuah keanehan,  kenapa setelah puluhan tahun kok Belum mampu? Kalau pun tidak mampu Sebenarnya Ketidakmampuan Pertamina Explorasi di laut dalam bukan karena SDM Kita yang tidak mampu karena  faktanya  banyak SDM Indonesia yang bekerja di Perusahaan Asing baik di Indonesia maupun di Luar negeri karena Gajinya lebih besar, misalnya banyak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di persuhaan marine hidrography untuk memasang oil-ring atau pipeline begitu juga banyak  SDM Pertamina keluar dan pindah ke Perusahaan Asing seperti Arco  yang banyak melakukan eksplorasi di Laut Jawa.

Jadi pernyataan bahwa Pertamina belum mampu sebenarnya bukan faktor Teknologi dan SDM kita yang tidak mampu tapi kebijakan Pertamina atau Pemerintah yang memang tidak pernah serius melakukan itu, sehingga tidak ada upaya transfer teknologi dari Perusahaan asing, padahal  selama ini salah satu  alasan kerjasama dengan perusahaan Asing adalah Alih Teknologi.

Sunguh Ironis, PERTAMINA sebagai BUMN saat ini diminta oleh pemerintah untuk ekspansi ke luar negeri dalam rangka mencari sumber minyak dan gas. Sementara Minyak dan Gas yang melimpah dinegeri ini di serahkan kepada perusahaan asing.

Ringkasnya
Hanya dengan sistem islam dan pemimpin yang amanah kekayaan alam akan memberikan manfaat untuk rakyat. Dalam pandangan Islam, Gas  sebagaimana halnya tambang yang melimpah lainnya dalam perspektif ekonomi Islam merupakan barang milik umum (al milkiyyah al-ammah). Dengan demikian pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Khilafah Islamiyyah. Seluruh hasilnya digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Dari  Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah (seperti) air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR. Baihaqy & Tirmidzy).


Hadits ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyerahkan penguasaan barang tambang yang melimpah kepada swasta namun tetap dikuasai oleh negara. [fk]

Demokrasi Gagal Atasi Kemiskinan

Tidak ada komentar

Oleh : dr. Amin (Analis Poverty Care)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi – Setiap awal tahun, pemerintah selalu menjanjikan kita dengan harapan dan aspirasi yang cerah untuk memperbaiki situasi dan mengubah kondisi yang memburuk. Tetapi setelah beberapa hari situasinya memburuk, kesulitannya memburuk, dan rakyat menderita.

dalam situasi yang sulit ini di mana utang luar negeri makin besar, intervensi asing masih tampak, rakyat menderita ketidakadilan sebagai akibat dari implementasi kebijakan yang gagal yang telah menyebabkan pergerakan perlawanan luas di tengah-tengah rakyat, inilah yang membuat mereka turun ke jalan-jalan, menolak ketidakadilan dan kebijakan-kebijakan ini. yang membawa kita ke kemiskinan.

Pemerintahan korporasi telah membebani rakyat, ketika para politikus dan para pengusaha bekerja sama berebut jabatan dan kekuasaan, bisa dikatakan para politikus adalah pengelola bisnis ‘demokrasi’ sedangkan para pengusaha adalah para pemilik modalnya, lalu terjadilah politik balik modal, akhirnya korupsi merajalela demi bayar ongkos utang kampanye.

Selanjutnya pemerintah berulang menyatakan sikap optimis. Katanya, ekonomi Indonesia makin membaik. Pemerintah mengklaim angka kemiskinan justru menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82% atau 25,95 juta jiwa adalah yang terendah sepanjang sejarah.

Sementara asumsi yang dibuat Pemerintah dalam menentukan garis kemiskinan adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 401.220 perkapita perbulan (sekitar Rp 13 ribu perhari). Penentuan ambang batas kemiskinan tersebut dipertanyakan banyak kalangan. Pasalnya, standar Pemerintah dalam menentukan angka kemiskinan tidak logis. Bayangkan, setiap orang dengan pengeluaran Rp 15 ribu rupiah perhari, misalnya, dianggap telah sejahtera.

Mereka dianggap bukan orang miskin. Padahal jelas, dengan Rp 15 ribu perhari, orang hanya bisa makan sekali sehari. Itu pun alakadarnya. Lagi pula, manusia hidup tak cuma butuh makan. Apalagi cuma sekali sehari. Manusia hidup juga butuh pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, biaya transportasi, dll. Faktanya, semua itu tidak gratis.

Jelas standar kemiskinan Rp 13 ribu perhari sangat merendahkan orang miskin. Apalagi PBB pada tahun 2015 telah merevisi pengukuran kemiskinan ekstrem yang semula 1,25 dolar (AS) menjadi 1,9 dolar (AS). Berdasarkan standar ini orang dinyatakan sangat miskin jika memiliki pendapatan/pengeluaran kurang dari 1,9 dolar perhari (sekitar Rp 27.550 perhari). Jika standar PBB ini digunakan maka jumlah warga yang terkategori amat miskin akan melejit, bisa mencapai 30 persen warga Indonesia atau lebih dari 75 juta orang.

Berbeda dengan demokrasi, dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak.

Umat hari ini bergerak kea rah solusi Islam. Solusi Islam adalah solusi yang tulus dan jernih dengan penerapan sistem ekonomi Islam di negara Khilafah Rasyidah. Ini adalah satu-satunya sistem yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar makanan, pakaian, dan perumahan bagi setiap anggota masyarakat.

Umat makin sadae, saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka. Akibat lanjutannya, menurut laporan tahunan Global Wealth Report 2016, Indonesia menempati negara keempat dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Diperkirakan satu persen orang kaya di Tanah Air menguasai 49 persen total kekayaan nasional.

Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa/negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Di bidang kesehatan, misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya, warga sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara.

Sistem ini menjamin pendidikan gratis dan perawatan medis, dan perlindungan keamanan dan rasa aman untuk semua warga negara. Sistem ini hanya mengambil uang rakyat sesuai dengan aturan Syariah, bukan secara zalim.  Islam melarang bea cukai dan semua pajak tidak langsung. dan itu memungkinkan warga negara untuk mengambil manfaat dari semua sumber daya, di atas dan di bawah permukaan bumi, dan Islam mewajibkan kita untuk mengelola energy secara mandiri, dan mencegah campur tangan kafir Barat dan lembaga-lembaganya dalam kehidupan Islam kita, dan menghukum secara tegas siapapun yang korup, baik para penguasa maupun pegawai . [fk]

Memikul Tanggung Jawab Untuk Memimpin Umat

Tidak ada komentar


Oleh : M. Arifin (Analis di ArRoya Center)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi – Saat ini Islam tidak diterapkan secara kâffah. Kaum Muslim dikuasai oleh ideologi Kapitalisme baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik.  Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan dakwah bagi perubahan dari sistem kufur menjadi sistem Islam.  Untuk itu, diperlukan fikrah dan tharîqah yang jelas terkait dakwah sekaligus diperlukan adanya kelompok/gerakan/partai yang jelas, yang berpegang pada fikrah dan tharîqah tersebut. 

Ada beberapa alasan, antara lain: Pertama, berdasarkan realitas.  Sebelum dan ketika membangun apapun, setiap orang atau kelompok perlu mengetahui apa yang akan dibangun (fikrah) dan bagaimana metode yang harus ditempuh untuk mewujudkannya (tharîqah). 

Lalu siapa yang akan memperjuangkan fikrah tersebut melalui tharîqah tadi.  Sebagai contoh sederhana, ketika akan membangun rumah perlu ditetapkan dulu rumah apa yang akan dibangun, permanen atau semi permanen, berapa tingkat, kamarnya berapa buah, ada garasi ataukah tidak, dll. Lalu dibuatlah sketsa tentang rumah yang akan dibuat itu. Inilah ’fikrah’ rumah ini. 

Lalu bagaimana metode yang akan ditempuh sehingga rumah itu benar-benar akan terbentuk sesuai yang dibayangkan. Berikutnya, siapa arsiteknya, developernya, buruhnya, dll.  Tanpa rencana rumah apa yang akan dibuat, yang penting dibangun, maka hasilnya tidak karuan.

Kalau untuk membangun rumah saja seperti ini, maka membangun sebuah masyarakat Islam tentu memerlukan: (1) fikrah tentang masyarakat Islam dan negara yang akan diwujudkan secara jelas; (2) tharîqah untuk mewujudkannya; (3) kelompok/gerakan/partai yang memahami fikrah dan tharîqah tersebut yang terus secara konsisten memperjuangkannya.  Tanpa itu semua, perubahan hanyalah sekadar berubah dengan cek kosong. Muaranya, perubahan mungkin terjadi, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, secara syar’i.  Allah Swt. telah memerintahkan kaum Muslim masuk Islam secara kâffah (QS al-Baqarah [32]: 208) untuk melanjutkan kehidupan Islam hingga menjadi umat terbaik (QS Ali Imran [3]: 110). Rasulullah saw. pun terus berjuang demi Islam.  Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut, Beliau mencontohkan metode yang ditempuhnya; mulai dari pembinaan para Sahabat, membentuk jamaah, melakukan interaksi dengan umat (tafâ’ul ma’a al-ummah) dengan menyerang ide/hukum/kebiasaan yang bertentangan dengan Islam serta membongkar rencana jahat kaum kafir Quraisy. 

Semua itu, Beliau lakukan tanpa kekerasan sekalipun siksaan menimpa Beliau dan para Sahabatnya.  Beliau menyodorkan dirinya kepada para pemimpin kabilah untuk menawarkan Islam, lalu memintanya memberikan dukungan kekuatan demi kemenangan Islam (thalab an-nushrah) hingga Allah Swt. memberinya kemenangan dengan berdirinya pemerintahan/negara di Madinah.

Jalan ini diperintahkan oleh Allah Swt. untuk diikuti (QS Yusuf [12]: 108; QS al-An’am [6]: 153). Bahkan Allah Swt memerintahkan agar ada kelompok/partai yang melakukan dakwah seperti itu:
Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan  kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Berdasarkan hal tersebut, dengan mencontoh sirah Nabi saw., terang bahwa untuk mewujudkan Islam diperlukan kejelasan fikrah tentang masyarakat/negara yang akan dibangun.  Selain itu, pencapaian masyarakat/negara seperti itu ditempuh dengan metode (tharîqah):
 Adanya partai atau jamaah yang mengemban Islam sebagai mabda’ (ideologi) untuk menerapkan hukum Islam (baik fikrah maupun tharîqah-nya).

Melakukan pembinaan intensif dan pembentukan opini umum (ra’y[un] ’âm) yang didasarkan pada kesadaran umum (wa’y[un] ’âm).

Melakukan pencarian pertolongan (thalab an-nushrah) dan kekuatan dari putra-putri umat Islam. Semua itu untuk menghilang-kan hambatan fisik.  Lalu terjadilah penyerahan mandat dari umat (istilâm al-hukm) kepada seseorang untuk menjadi amirul mukminin

Perjuangan menegakkan Islam secara kâffah merupakan pekerjaan besar. Bukan hanya kesungguhan dan semangat yang diperlukan, melainkan juga pemahaman yang jernih tanpa keremang-remangan tentang fikrah yang hendak diwujudkan dan tharîqah yang harus ditempuh.

Siapapun di antara komponen umat Islam yang memiliki kejernihan tersebut harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin umat Islam untuk bersama-sama berjuang. Jika selama ini yang lantang menyuarakan penerapan syariah Islam adalah Hizbut Tahrir, maka tidak salah jika Hizb memikul tanggung jawab di pundaknya untuk terjun langsung di tengah umat memimpin perjuangan. [fk]