Kabar Nasional

kabarnasional/cate1

Kabar Internasional

kabarinternasional/cate2

Suara Pemuda

suarapemuda/cate3

Khazanah

khazanah/cate4

Puisi Kritis

puisikritis/cate5

Videos

videos/cate6

Recent post

Managing State: Dikelola Proxy China, Operasi Cangkok Identitas

Tidak ada komentar



By: Rusdianto Samawa, Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR)

BERGERAKNEWS | Kabar Internasional - Perlu penjelasan terlebih dahulu, awal dari tulisan ini. Saya cenderung menggugat sistem Partai Komunis China yang menjadi Proxy Wars diberbagai negara yang dilewati oleh program One Belt One Road (OBOR). Tak ketinggalan Indonesia, Proxy Wars yang dimainkan oleh China di wilayah Republik Indonesia sudah sangat dalam. Seolah Proxy Wars itu bagian dari kerjasama antar negara sehingga seperti resmi dilakukannya.

Kasus terbaru terjadi, yakni terkuaknya pabrik industri Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan Kartu Keluarga (KK). Hal itu terungkap di Bogor, baru-baru ini. Mengapa harus Indonesia dipilih sebagai wilayah perang (Proxy Wars), apalagi berkaitan langsung dengan Pilpres 2019 ?.

Tulisan ini, tidak dalam kapasitas menebar ujaran kebencian terhadap komunitas kawan-kawan Tionghoa. Tetapi, mengapa penguasa / kekuasaan sekarang ikut-ikutan terlibat dalam proxy ini dengan menggunakan arus besar etnis China yang baru datang dalam berbagai kampanye anti agama dan menjustifikasi agama tertentu radikal?. Padahal sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Apalagi, selama ini warga negara Indonesia (pribumi) saja sangat sulit membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sekedar perbaharui tempat tinggal dan wilayah pemilihan dalam pemilu sebagai pemilih. Ini bentuk ketidakadilan dan ketimpangan yang ada dan muncul sebagai fakta, tentu audah bisa berkesimpulan bahwa yang membuat ketegangan ideologis ini muncul disebabkan Proxy China, lalu di sepakati bahkan dilakukan (eksekusi) oleh orang-orang yang bekuasa hari ini.

Sungguh heran, miris batin rakyat pribumi, sebagai warga negara yang baik, sungguh sesak melihat dan mengamati prilaku para elit-elit negara ini yang membuat negara China begitu leluasa menjadikan bangsa Indonesia sebagai lahan perang Proxy. Heran, sungguh tak habis pikir.

Selama ini, ada sebuah raison d'etre proses manajemen minoritas etnic di Indonesia belum cukup pengalaman. Faktanya, negara China begitu leluasa menggunakan jasa-jasa oknum etnis Tionghoa sebagai motor Proxy. Walaupun, banyak kawan-kawan etnis Tionghoa yang sangat nasionalis dan pro NKRI. Sangat banyak, tak diragukan mereka.

Hal ini bukan soal kebencian terhadap suatu etnis, tetapi lebih kedepankan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Kebanyakan rakyat sekarang, tidak bisa menbedakannya.

Yang disebut Proxy Wars itu yakni warga negara China yang baru datang secara ilegal, hidup 1-2 hari di Indonesia. Lalu menetap, aktivitas dan berkumpul, kemudian mengurus KTP, KK, dan NPWP. Terakhir mereka memberi suara pada pemilu. Ini kasus DKI Jakarta sangat banyak terjadi. Herannya, mereka tinggal menerima semua, sudah ada kacungnya, yang mengurusnya kelengkapan administrasi itu agar diakui sebagai warga negara.

Dalam artikel K. B. Tan (2010) berjudul "From so Journers to Citizens: Managing the Ethnic Chinese Minority in Indonesia and Malaysia, Published: The Journal News - Singapore, bahwa dominasi etnis China yang baru datang ke suatu negara, seiring tidak kompatiblenya manajemen dinamika pengelolaan konflik sejarah. Negara-negara multi-etnis sering memilih pembangunan bangsa yang tidak selektif dengan menciptakan batas-batas etnis yang dilembagakan oleh negara sehingga perang Proxy tidak bisa dihindari.

Lanjut K. B. tan, bahwa di Indonesia, diketahui dominasi etnis terjadi ketika satu kelompok etnis minoritas menguasai mayoritas melalui sistem pertanahan, perekonomian dan sektor jasa keuangan seperti Bank-Bank dan regulasi kelembagaan negara.

Terkadang terjadi marginalisasi sistematis dipengaruhi oleh dinamika politik kelompok yang didominan, reproduksi budaya dan cara hidup bermasyarakat. Hal tersebut, banyak di Jumpai kasus rasisme oleh kelompok minoritas, seperti penghinaan kepada Gubernur NTB di Bandara Changgi Singapore, dan terungkapnya pabrik E-KTP palsu di Bogor. Ada banyak lagi kalau diungkap. Lalu, tujuan mereka apa, kalau tidak ingin menguasai dan memecah belah suatu negara.

Menurut K. B. Tan, sebagian minoritas seperti itu karena merasa dilindungi oleh kekuasaan atau arus kelompok yang memberi peluang kepada mereka. Namun, kali ini di Malaysia munculnya Partai Pribumi Malaysia pimpinan Mahathir Mohamad, bisa jadi menegaskan identitas Pribumi yang berbeda dengan suku Tionghoa.

Di Indonesia sebaliknya, kata pribumi dihapus sebagai jalan meretas perbedaan antar suku yang lain berasal dari luar (asing). Melihat beberapa fakta, bahwa suatu ketika akan terjadi akumulasi prasa-prasa konflik yang sudah ada apabila manajemennya tidak diperbaiki. Terutama soal TKA yang dinilai lebih banyak illegal masuk Indonesia dan mereka biasanya langsung menetap dan diakui kewarganegaraanya.

Sementara kelembagaan etnis yang dimaksud K. B. Tan adalah proses mereka dipermudah untuk mendapat kemudahan administrasi kependudukan, jaminan sosial dan keamanannya. Bahkan, kesejahteraannya.

Menurut Gusdur saat jadi Presiden,.yang mengilhami lahirnya etnis Tionghoa bertujuan melindungi mereka dari kekerasan politik dan merubah substansi Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen pertama - keempat yakni dibolehkan bagi siapapun untuk menjadi berkiprah dalam berbagai bidang, mulai dari mendirikan sekolah, politisi, dirikan partai, hingga menduduki jabatan Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa hingga ketua RT / RW.

Sedangkan, artikel berjudul "China's New Global Ambition" terbit pada 11 Mei 2018 di media Bussines, bahwa Partai Komunis China yang telah berkuasa lama di China telah meminta Komintern International, terutama kawasan Asia Facific seluruh negara untuk melindungi dan lakukan pendekatan aproach untuk menguasai lapangan (wilayah tempat tinggal). Tentu bagi etnic China diseluruh negara menjadi pesan kuat yang harus dilaksanakan secara totalitas untuk saling melindungi dan mengisi ruang kosong. Bagi PKC, China harus berambisi dan mengendalikan etnic-etnic China diberbagai negara.

Menurut Indra Wardhana (2018), katakan bahwa sala satu contoh dilucuti kekuasaan pemerintah Srilanka. Penderitaan rakyat Srilanka sebagai korban geopolitik dan geostrategi Cina, "We are not against investments, but we don’t want to lose our lands and homes,” Srilanka Peoples." Melalui penguasaan inilah Perang Proxy China lebih efektif karena sebelum telah menguasai pelabuhan Hambantota ke perusahaan China secara sah atas penyerahan pemerintah Srilanka. Dengan dikuasainya pelabuhan tersebut, maka eksodus pekerja China secara bebas tanpa adminiatrasi melalui program China yang bernama ‘Belt and Road Initiative’. Sekarang, Srilanka di aneksasi oleh Proxy Wars yang menguasai seluruh sektor, mulai jasa keuangan hingga perguruan tinggi.

Menurut Daphnee Hui Lin Lee (1988), "Managing Chineseness Identity and Ethnic Management in Singapore," diterbitkan oleh Frontiers of Globalization Library of Congress Palgrave Macmillan Imprint is published by Springer Nature, bahwa Cina diperkirakan menjadi kekuatan global. Bentuk awal ekonomi politiknya dengan gugus cabang komunis liberal yang sistem kapitalistik dapat disebut ideologis monolitis (satu arah) untuk mengontrol tujuan mereka.

Menurut Lee, bahwa kapitalistik tidak miliki warisan budaya kegamaan untuk transisi, seperti Max Weber membuktikan dalam "The Ethics Protestan," tidak memiliki modal budaya yang diperlukan untuk kelancaran transisi ke jaringan liberalisme dan sekularian kapitalis. Tetapi, kalau negara-negara Asia Tenggara dan Asia Tengah memiliki kapasitas atau power modal budaya kegamaan yang mudah dipecah dan dibagi untuk dikuasai. Inilah fokus China kembangkan pasar ekonomi politiknya di Indonesia sebagai reason Asia Tenggara.

Menariknya, Weber Lucian Pye (2017), sudah menyimpulkan bahwa "Spirit of Chinese Politics" tidak dapat didamaikan dengan negara-negara Amerika Serikat (Barat). Maka dibuktikan melalui perang dagang. China memasang radar dibeberapa negara untuk mengetahui perkembangan dan situasi. Termasuk Indonesia, karena jalur Sutra yang dilaluinya. Bertujuan perang dagang dan proxy yang mereka gencarkan teridentifikasi secara bagus sehingga ada alur antisipatif.

Hal yang sangat ambisius, ketika Weber Lucian Pye (2017), ungkap kerjasama China dengan Amerika Serikat serta beberapa negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia bahwa masyarakat harus dibangun wawasan liberalisasi pemikiran dan menggurangi aktivitas kegamaan. Selaras apa yang diungkap oleh Snowden dalam rekaman intelijent yang memprediksi China melakukan liberalisasi terhadap sektor spritualitas kegamaan.

Situasi ini dibenarkan oleh Yingchi Chu (1988), seorang menteri China bahwa "politik identitas" antara China dengan banyak negara Jalur Sutra harus terus dilakukan sebagai strategi pelemahan terhadap kedaulatan negara yang sah. [ahs]

Indonesia Krisis Sempurna!

Tidak ada komentar



Oleh: Muhammad Suardi Basri - pengamat di Lingkaran Analisis (LARAS)

BERGERAKNEWS | Kabar Nasional - Di tengah kondisi politik yang sedang memanas, jelang pilpres, pada saat yang sama, kondisi ekonomi sedang mengalami turbulensi. Pasca ambruknya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) ‘membunyikan bel’ untuk menyelamatkan rupiah dengan menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada pertemuan Jumat (29/6/2018). Praktis, kondisi ini memunculkan sinyalemen krisis sebagaimana yang dialami RI di tahun 98 yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Soeharta setelah berkuasa 32 tahun lamanya.

Namun, barangkali banyak yang tidak memahami bahwa sebenarnya, sejak 98, kita belum benar-benar keluar dari krisis alias sudah sejak lama pula, kita menderita krisis ekonomi yang tidak pernah ditemukan solusinya. Artinya, berikut indicator factual dan actual

Rupiah Senantiasa Tak Berdaya

Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolas Amerika Serikat (AS). Pekan lalu, dolar AS berakhir di kisaran Rp 14.400. Sementara itu, analis perbankan, Muhamad Idrus, memprediksi dolar AS akan jatuh pada angka Rp 14.600. Antisipasi kemungkinan terburuk pekan depan, yaitu tembus Rp 15.000. Kami mengimbau dengan segera agar presiden bertindak," kata Idrus dalam keterangan tertulis, Senin (9/7/2018).

Salah satu faktor yang menjadi pemicu semakin melemahnya nilai tukar rupiah adalah meningkatnya aliran keluar modal asing dari negeri ini terutama yang berasal dari pasar saham dan dana obligasi. Indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok hingga 8,75% persen  dan indeks pasar Surat Utang Negara (SUN) turun 2,58% secara year to date. Penurunan tersebut akibat aksi jual investor asing, di pasar saham dan SUN. Di pasar saham, investor asing mencatat transaksi penjualan bersih Rp 9,1 triliun di Juni 2018. Sementara secara year to date akumulasi net sell asing Rp 49,4 triliun. Maklum, hampir 60 persen kepemilikan di pasar saham dikendalikan oleh asing dan 38 persen di obligasi pemerintah. Liberalisasi sektor finansial membuat mereka bebas keluar masuk.

Keluarnya dana asing tersebut masih disebabkan oleh spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, akan memulai menaikkan Federal Fund Rate. Implikasinya, suku bunga sektor perbankan di negara tersebut akan ikut naik. “Membaiknya” indikator ekonomi AS seperti menurunnya angka pengangguran ke level 5,5 persen, atau hampir sama pada posisi sebelum krisis finansial akhir tahun 2008 lalu, dapat menjadi alasan the Fed menaikkan suku bunga agar perekonomian AS tidak over heating. Namun demikian, semua itu masih spekulasi hingga Janet Yellen, gubernur the Fed benar-benar mengumumkan kenaikan tersebut.

Namun yang pasti, mata uang di banyak negara termasuk Indonesia telah mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir. Krisis nilai tukar ini merupakan dampak dari kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar, tetapi sebagai komoditas. Krisis ini juga merupakan akibat dari misjudgment dan policy error. Dengan system mata uang kertas tanpa jaminan emas dan adanya bursa valuta asing, kurs mata uang suatu Negara yang lemah menjadi sangat rentan terhadap perubahan dan sangat mudah anjlok. Inilah yang sedang dan terus dialami Indonesia.

Defisit Yang Berulang-Ulang

Krisis pada system moneter diatas diperparah lagi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah: perluasaan kebijakan impor bahan baku dan alat-alat produksi; peningkatan volume ekspor barang-barang konsumtif karena kelemahan produksi dalam negeri; perluasan investasi ke luar negeri; tidak stabilnya kurs dolar, rusaknya aparatur negara dalam mengelola Negara;  keengganan sebagian eksportir menyimpan pendapatan dolarnya di dalam negeri akibat tingginya fluktuasi nilai tukar rupiah; dan sebagainya.

Pelemahan rupiah misalnya membuat biaya impor menjadi semakin mahal, khususnya BBM dan Gas, padahal sebelum pelemahan saja, posisinya sudah awas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas selama Januari-Mei 2018, sebesar USD 11,8 miliar, jauh lebih besar dibandingkan ekspor migas yang sebesar hanya USD 6,8 miliar atau mengalami defisit USD 5,0 miliar.  Padahal ketergantungan Indonesia pada komoditas ini dan sejumlah bahan baku industry sudah sangat tinggi.

Defisit neraca pemasukan ini, jika tidak terlalu gawat, masih mungkin untuk diselesaikan jika negara itu secara mandiri mampu meng-cover-nya dengan kebijakan ekonomi yang tepat. Namun, ketimpangan itu akan berubah menjadi krisis jika negara tidak memiliki aliran dana yang cukup untuk meng-cover ketimpangan itu untuk sementara waktu, hingga negara itu mampu meningkatkan ekspornya dan meminimalisasi impornya; serta mampu membuat kebijakan dan langkah ekonomi dan politik untuk menyeimbangkan lagi neraca pembayarannya.

Namun dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia, hal itu tampaknya sulit, kalau tak mau dikatakan mustahil. Dalam hal penyelesaian defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, misalnya. Pemerintah bereaksi dengan mempermudah penjualan komoditas primer. Kebijakan ini mungkin dalam jangka pendek bisa mengendalikan defisit, tapi upaya pendalaman sektor industri menjadi korbannya. Selebihnya, pemerintah juga alpa tentang penyebab utama terhadap peningkatan impor itu, yaitu percepatan liberalisasi perdagangan telah menyergap pasar domestik dalam jeratan barang internasional.

Sementara itu, dalam kasus defisit neraca transaksi berjalan problem yang tak pernah disinggung adalah kebebasan lalu lintas modal bagi PMA. solusi untuk mengatasi transaksi berjalan ini adalah: mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak ekspor padat karya, menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel, menetapkan pajak impor barang mewah, dan memerbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota. Sekali lagi, kebijakan itu mungkin saja menolong dalam jangka pendek (namun dengan keraguan yang besar), tapi sama sekali sekali tidak menyasar masalah yang benar-benar terjadi. Tanpa berani mengubah aturan dan kebijakan PMA, maka soal defisit transaksi berjalan akan menjadi abadi.

Yang turut menambah beban persoalan. Untuk menutuf defisit transaksi berjalan dibiayai dari utang LN. Utang LN tadinya didesain untuk pelengkap APBN akhirnya berubah menjadi perangkap ekonomi (debt trap) yang muaranya adalah kebangkrutan ekonomi dan kehancuran negara

Disparitas Kaya Dan Miskin Melebar

Ada penyebab krisis ekonomi lain yang tidak berkaitan dengan masalah mata uang maupun neraca pembayaran, yakni masalah distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan distribusi ini justru merupakan faktor dominan dalam sistem ekonomi kapitalis. Bisa saja suatu negara dikatakan surplus pada neraca pembayarannya, dan mata uangnya juga stabil. Namun, jika barang, jasa, dan mata uang tersebut hanya dikuasai sekelompok manusia saja, tentu akan terjadi persoalan ekonomi pada sekelompok manusia lain, akibat ketidakmampuannya mengakses barang dan jasa. Atas dasar itu, masalah distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat merupakan masalah mendasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Standar indeks gini yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, didapati kenyataan, pada zaman soeharto indeks gini mencapai angka 0,36 dan membuat puncak reformasi tahun 98.

Angka ini terus bertambah. Pada Februari 2016, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa jumlah orang miskin naik dari 27,73 juta jiwa (10,96 persen jumlah penduduk) pada September 2014 menjadi 28,51 juta (11,13 persen) pada September 2015. Pada periode yang sama, rasio Gini, khususnya di perkotaan, naik dari 0,43 menjadi 0,47. Rasio Gini adalah rasio yang menggambarkan tingkat ketimpangan, semakin tinggi rasio ketimpangan semakin lebar.

 Dari ketiga indicator ini, sudah menjadi dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa krisis di Indonesia itu sempurna!!! [jri]

Berharap Pemerintah Berangus Teroris di Papua?

Tidak ada komentar



Oleh: Fauzi Jabir (Direktur Kulminasi)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM masih melakukan berbagai aksi-aksi terornya di Papua. Aksi-aksi penyerangan bersenjata yang terjadi di Papua selama ini terlihat dilakukan secara terorganisir, menggunakan senapan laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam. Aksi-aksi penyerangan terorganisir itu selain dilakukan terhadap anggota TNI dan Polri, juga terhadap warga sipil.

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) beraksi di darat maupun dari atas gunung. Bahan diberitakan media massa sebelumnya kelompok Kriminal Bersenjata tersebut meneror aparat keamanan dan warga di Bandar Udara Kenayam, Kabupaten Nduga, Papua, pada hari Senin 25 Juni 2018. Tiga warga tewas tertembak, dan dua warga serta seorang pilot terluka.

Pilot pesawat yakni Kapten Ahmad Kamil (27) terkena serpihan peluru di punggung bagian kiri.  Sementara Co pilot Lenius Wonda beserta 15 penumpang yang merupakan anggota Brimob Polda Papua tidak mengalami luka-luka.  Adapun identitas tiga korban tewas adalah Hendrik Sattu Kota (35) tertembak di perut,  Margareta Polli (20) terkena tembakan dan luka bacok di kepala serta tangan dan Zaenal Abidin (38) tertembak di rusuk bagian kiri. Hendrik dan Margareta adalah pasangan suami istri.

Meski demikian, pemerintah terkesan menjauhkan motiv separatisme itu dan menganggapnya tidak bernuansa “merdeka” atau politis. Tampak ada kegamangan pemerintah menyatakan bahwa di balik kasus penyerangan bersenjata itu ada motiv separatisme. Padahal melihat data-data yang ada, motiv itu jelas tidak bisa dinafikan. Entah apa yang mendasari sikap gamang pemerintah itu.

Terlepas dari semua itu, aksi-aksi tersebut jelas merupakan aksi teror dan memenuhi semua kriteria tindak pidana terorisme. Aksi-aksi itu juga jelas menimbulkan suasana teror di masyarakat. Namun pemerintah justru hanya menilainya sebagai tindak kriminal biasa dan pelakunya hanya disebut Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Padahal sudah jelas menembaki aparat menggunakan senapan laras panjang dan pendek, bahkan mereka memastikan korban tewas dengan menembaknya dengan senapan laras pendek atau dengan memastikannya menggunakan senjata tajam.

Salah satu alasan masuk akal dibalik sikap pemerintah itu, adalah karena pemerintah takut pada opini internasional terutama tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika. Di samping, tindakan terhadap terduga teroris jelas sejalan dan seirama dengan kebijakan barat khususnya AS. Maka semua itu merupakan konfirmasi bahwa pemerintah tidak independen dan tidak mandiri dalam menyikapi dan mengelola keamanan dalam negeri. Juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah selama ini seirama dengan lagu kebijakan barat khususnya AS, jika tidak boleh disebut mengekor atau bahkan disetir.

Salah satu akar persoalan di Papua adalah adanya ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan warga di Papua khususnya di pedalaman, pegunungan, dan daerah tertinggal. Persoalan makin kompleks karena di wilayah yang selama ini masih terisolasi dan belum terlayani pembangunannya itu, muncul sentra perlawanan kepada pemerintah.

Padahal bumi Papua sangat kaya sumber daya alam. Tambang Freeport, gas Tangguh dan kekayaan alam begitu berlimpah di bumi Papua. Namun nyatanya, pembangunan di Papua begitu tertinggal dan masyarakatnya miskin. Kekayaan alam yang berlimpah di bumi Papua belum menjadi berkah. [jri]

Tubuh-Tubuh Berlumuran Darah Itu…

Tidak ada komentar



Oleh: Ainun Dawaun Nufus (pengamat sospol)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Hilanglah penjaga umat Islam ketika Perintah Allah telah diabaikan. dan pasukan bersenjata digerakkan berbagai rezim diktator telah berubah menjadi alat untuk menteror dan membunuh wanita dan anak-anak. Umat terluka mengetahui penguasa boneka bercokol di atas tanah atas nama kepentingan tuan Barat mereka - seperti yang kita lihat di Afghanistan, Pakistan, Yaman, Suriah dan Irak.

Sementara itu, anak-anak Muslim dan pemuda Suriah, Palestina, Myanmar, Kashmir dan tempat lain dibunuh, mereka membutuhkan kehadiran tentara-tentara atau satu pesawat tempur untuk dimobilisasi untuk melindungi nyawa mereka. Tragedi Ghouta Timur, Suriah bulan-bulan lalu meninggalkan bercak noda, di mana puluhan orang terbunuh; banyak dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Umat telah mengalami rangkaian pembantaian atas nama GWOT Amerika Serikat, dan melalui berbagai media kita melihat tubuh-tubuh berlumuran darah dari bayi-bayi dan anak-anak dari Umat ini di Asy-Syam terengah-engah, mati lemas dan menderita akibat luka bakar yang mereka derita dan dari senjata kimia yang dilemparkan ke atas mereka oleh rezim tiran.

Namun saat ini, kita melihat tampaknya para prajurit dari negeri-negeri Muslim ditahan oleh rezim tercela ini untuk beranjak membantu saudara-saudari mereka, menahan diri dari memenuhi kewajiban Islam mereka dari Rabb mereka membela darah kaum mukmin, dan membebaskan mereka dari para penindas mereka.

Sunyinya sikap tegas para penguasa Muslim belum tampak. Sementara mereka memperhatikan darah yang menggenang mengairi tanah Suriah, dan beberapa negeri. Mereka telah menyaksikan orang-orang dibantai, anak-anak dirampok tidak bersalah dan para perempuan mengubur keluarga mereka. Sikap para penguasa ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan:

Mengapa para penguasa Palestina dan Suriah tetap diam? Di mana para penguasa Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Turki dalam berbagai pembantaian ini? Di mana tentara mereka untuk membebaskan Muslim yang mengatakan bahwa Laa ilaaha illallah, Muhammadur Rasulullah? Apakah penguasa itu tuli terhadap jeritan orang-orang yang dianiaya oleh diktator? [ahs]

Deschooling dan Krisis Kepemimpinan

Tidak ada komentar



Oleh: Daniel Mohammad Rosyid

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Selama 70 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan yang makin serius. Indikator yang paling nyata adalah kegagalan bangsa ini menyiapkan sebuah Tim Sepakbola berklas dunia untuk bertanding di World Cup 2018 di Rusia. Kita selalu kalah dibanding Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Kita masih saja gagal memilih 20 pemuda dari 250 juta penduduk untuk membentuk sebuah skuad sepakbola yang membanggakan.

Sebagai mayoritas, ummat Islam praktis menjadi sekedar penonton tanpa-agenda hampir semua kegiatan pembangunan. Selama itu pula ummat Islam Indonesia dipaksa hidup berekonomi ribawi sehingga bangsa ini hidup dalam hutang yang memperbudak serta merampas harga diri dan kedaulatannya. Menghalalkan riba adalah syirik, dosa besar yang tidak terampuni.

Mengapa ini bisa dan dibiarkan terjadi ? Hemat saya, kita terutama ummat Islam telah agal menyediakan prasyarat budaya yang dibutuhkan untuk merdeka segera setelah proklamasi kemerdekaan. Pendidikan sebagai upaya menyediakan modal budaya itu telah direduksi menjadi sebuah sistem persekolahan massal paksa, tidak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk sebuah proyek besar pembaratan yaitu untuk mengamankan investasi asing, menyediakan buruh murah dan masyarakat konsumtif, termasuk konsumsi produk-produk budaya dan pikiran Barat.

Melalui rezim mutu berbasis standard, yang dipentingkan oleh persekolahan adalah kepatuhan pegawai, dan ketaatan pada aturan, bukan kreativiti, apalagi jiwa merdeka. Jiwa merdeka tidak saja mengganggu investasi asing, tapi juga membahayakan upaya neokolonilaisme dan imperialisme, seperti yang diperingatkan Bung Karno. Di sekolah, keunikan setiap pribadi murid digusur agar menjadi seragam sesuai standard. Pada saat standard dunia dijadikan ukuran sukses, murid semakin diasingkan dari jati dirinya sendiri.

Jiwa merdeka adalah prasyarat bagi kemampuan memikul tanggungjawab, sedangkan kepemimpinan adalah kapasitas memikul tanggungjawab. Jiwa merdeka adalah lahan subur bagi sikap jujur, amanah, peduli dan cerdas. Keempat sikap itu adalah bekal untuk menjadi pemimpin yang efektif dan mampu bertindak etis. Demikianlah mengapa persekolahan massal ini merupakan akar masalah krisis  kepemimpinan di semua sektor kehidupan kita saat ini.

Sesuai wasiyat Ki Hadjar Dewantara, kita harus kembalikan tanggungjawab mendidik adab dan akhlaq warga muda pada keluarga dan masyarakat. Ayah yang -dengan berbagai alasan- menyerahkan pendidikan adab dan akhlaq anak-anaknya ke sekolah adalah tindakan terburuk yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin keluarga. Latihan kepemimpinan harus dimulai dalam keluarga. Fenomena " fatherless country" perlu kita waspadai karena merupakan akar krisis kepemimpinan ini.

Kita harus segera melakukan deschooling, menggeser paradigma schooling ke learning; dari mutu ke relevansi; dari dayasaing ke dayasanding; menggeser fokus pendidikan dari sekolah ke rumah dan masjid. Jika tidak, bangsa ini akan makin terpuruk dan bubar tidak lama lagi. [jri]

Indonesia Satu Lobang Rame Rame. Pemerintah Jokowi Diisi oleh "Marketing Kartu Kredit"

Tidak ada komentar



Oleh: Salamuddin Daeng

1. Banyak analis keuangan sekarang sebetulnya adalah analis yang bekerja sebagai marketing para rentenir global yang memang bekerja seperti penjual kartu kredit komersial yang menjanjikan konsumen mereka dana cepat padahal faktanya bunga tinggi. Mendapatkan utang kartu kredit gampangkan? Hanya butuh KTP. Itulah sekarang Presiden Indonesia mengelola ekonomi bermodalkan KTP.

2. Para rentenir global sebetulnya merasa nyaman dengan Indonesia karena di negara ini mereka punya "debt collector" yakni kementerian keuangan. Kementerian yang siap memotong anggaran apapun agar bisa bayar utang, dan memungut pajak sekeras kerasnya untuk bisa bayar utang.

3. Rentenir global punya agen yakni Bank Indonesia (baca :independen) sehingga bisa mendapatkan imbal hasil yang luar biasa besar dari Indonesia bisa mencapai 15-20% yakni dari bunga dan selisih kurs. Tidak bisa didapatkan dari negara lain. BI sendiri sebagai pemegang devisa mengambil untung dari pelemahan rupiah. Beli murah jual mahal agar uangnya banyak dan bergaji tinggi.

4. Rentenir global tau resiko ekonomi Indonesia. Kurs Indonesia paling gampang dipukul. Mereka telah bekerjasama dengam perusahaan asuransi utang yang siap menerima pelanggan Indonesia sebagai pembayar premi jumbo untuk mengasuransikan utang utangnya.

5. Rentenir global bisa mendapatkan aset aset BUMN berkualitas dan dihargakan murah. Sudah bisa dipastikan BUMN indonesia tidak busa bayar utang dan pasti berujung penjualan murah aset negara.

6. Presiden Indonesia dalam posisi tidak atau kurang memahami persis pernainan tilep menilep uang negara dan tilep menilep aset negara oleh anak buahnya dalam skema ekonomi neoliberal. Sementara rentenir global memainkan peran dalam urusan tilep menilep yang lebih besar.

7. Para rentenir global telah menjalin kerjasama dengan para kontraktir proyek multinasional. Sekarang ini mereka sudah menanfaatkan sebagian besar belanja APBN Indonesia untuk membiayai proyek proyek mereka dan membeli barang barang mereka. Jadi mereka kasi utang, untuk dipake sendiri oleh rentenir dan kontraktor multinasional.

Jadi kesimpulnanya Indonesia ini bisa dijarah rame rame, seperti dalam lagu lawas, satu lobang rame rame. Dalam sisa waktu satu setengah tahun ini pemerintahan Jokowi harus menghentikan proses membangkrutkan Indonesia melalui penataan kembali sistem ekonomi negara. Masih ada peluang?. [ahs]