Kabar Nasional

kabarnasional/cate1

Kabar Internasional

kabarinternasional/cate2

Suara Pemuda

suarapemuda/cate3

Khazanah

khazanah/cate4

Puisi Kritis

puisikritis/cate5

Videos

videos/cate6

Recent post

Kecut Yen Gampang Kepincut

Tidak ada komentar



Oleh: Mahfud Abdullah (Indonesa Change)

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Pesta rakyat akan digelar, sistem Pemilu akan dijalankan. Ada momen menarik di bulan Agustus ini, siantaranya deklarasi final Capres – Cawapres untuk Pilpres 2019, yang mana Capres Joko Widodo dan Capres Prabowo Subianto telah mendeklarasikan diri. Jokowi terlebih dahulu mengumumkan siapa cawapres yang jadi pasangannya di pemilu tahun depan, di tempat terpisah Koalisi Prabowo Subianto juga mendeklarasikan capres dan cawapresnya.

Pemilu yang paling rumit dan membutuhkan biaya paling mahal di dunia adalah di Indonesia. Bercermin dari tahun 2014, melibatkan sekitar 4,5 juta petugas pemilu, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia adalah sebesar Rp 20 triliun. Hal ini terjadi karena Pemilu Indonesia menggunakan asas secara langsung untuk kursi DPD, DPRD, DPR RI. Indonesia sebagai negara terbesar demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Catatan Ahad Pagi

Hari ini kita sudh muak dengan tereksposenya oleh media berbagai kepicikan, kenikmatan hedonis dan nafsu pada kemewahan representasi politisi hedonis di negeri ini. Kita butuh pemimpin yang hidup sederhana, ideologis dan menjadi pengayom rakyat.

Suksesi politik di negeri ini bisa gagal, jika yang tampil adalah sosok-sosok penguasa yang melakukan politik pencitraan kelas tinggi dan bergaya hedonis. Hedonisme adalah praktek bersenang-senang secara liar tanpa peduli nasib orang lain. Filsafat hedonisme tak kenal baik dan buruk kecuali mencandu kepuasan sedalam-dalamnya. Sementara hedonisme politik adalah praktek menguras habis, memanfaatkan, memanipulasi, dan mencampakkan kepatutan, hanya demi mencapai ekstase (kesenangan) tanpa batas.

Biasanya kecenderungan kepada hedonisme berpangkal kepada kepribadian seseorang. Misalnya, kesombongan dan egoisme adalah penyebab kecenderungan seseorang kepada kehidupan mewah. Politisi sombong akan selalu membanggakan kekayaan dan kedudukan yang dimilikinya untuk menunjukkan keunggulannya atas orang lain. Inilah hedonisme berbasis kekayaan dan kedudukan. Hedonisme politisi adalah awal dari sesat pikiran dan merosotnya akhlak di kalangan politisi.

Apalagi soal pencitraan. Duh, bandingkan pemimpin zaman sekarang dengan sepenggal biografi Umar Bin Khattab (rodhiallahu ‘anhu), salah satu Khalifah terbaik kaum muslimin, berikut ini:

Suatu malam saat keliling kota untuk blusukan rahasia, Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anh mendengar anak-anak menangis. Setelah beliau temukan sumbernya, ternyata tangisan itu dari tempat seorang wanita yang memasak batu untuk anak-anaknya yang kelaparan kala paceklik melanda hijaz.

Mengetahui kejadian tersebut, seketika beliau pergi menuju gudang makanan di kota, lalu memanggul sendiri sekarung gandum dengan tergesa menuju rumah keluarga yang kesulitan itu. Bahkan saat seorang pegawainya menawarkan untuk memanggulkan gandum itu, sang Khalifah menolak sambil bertanya, “Beranikah kamu menggantikan memanggul tanggung jawabku di akhirat kelak?”.

Lalu beliau mendatangi rumah itu, memasakkan gandum itu untuk mereka, makan malam bersama mereka, bahkan menghibur sang anak hingga tertidur. Umar bin Khattab tidak menceritakan tentang siapa dirinya kepada keluarga itu. Tak satupun anggota keluarga itu tahu bahwa yang sedang membantu mereka adalah seorang penguasa tertinggi kaum muslimin, Khalifah Umar Bin Khattab ra. Karena Umar yang mengatur negara dengan Islam tidak menghendaki pujian manusia, melainkan pujian dan keridhoan Allah saat dirinya berlaku adil kepada semua rakyatnya.

Di dalam penggalan shirah beliau yang lain, bahkan para Shahabat radhiyallahu ‘anhum merasa kesulitan untuk mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab agar menerima kenaikan tunjangan hidup beliau sebagai Amirul Mukminin, kala harga-harga di pasar mulai merangkak naik. Begitu sulitnya menyampaikan usulan yang menyangkut kesejahteraan keluarga Umar ini, Utsman radhiyallahu ‘anh sampai mengusulkan untuk menyampaikan usulan ini lewat putri beliau, Hafshah binti Umar karena mereka takut beliau murka atas usulan mereka. Benar saja, saat Hafshah radhiyallahu ‘anha menyampaikan usulan itu kepadanya, beliau murka.

“Siapa yang mengajarimu untuk menanyakan usulan ini?”,

“Saya tidak akan memberitahukan nama mereka sebelum Ayah memberitahukan pendapat Ayah tentang usulan itu”, jawab Hafshah.

“Demi Allah, andaikata aku tahu siapa yang mengajukan usulan tersebut, aku pasti akan memukul wajah orang itu!”, dengan tegas Umar menolak.

Inilah gambaran pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin yang sederhana karena takut tidak bisa menyamai ketinggian derajat kedua sahabatnya di mata Allah, Rasulullah dan Abu Bakar. Pemimpin yang memilih hidup sederhana karena ingin mengikuti kesederhanaan hidup dua orang sahabat yang paling dicintainya karena Allah. Pemimpin yang takut akan siksaan Allah bila tidak memimpin dengan adil, bila tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya hatta tak mempedulikan sejahteranya sendiri. Pemimpin yang menangis saat rakyatnya menangis, yang merasa paling bertanggung jawab saat rakyatnya masih ada yang menderita. Inilah pemimpin sederhana yang sebenarnya. Bukan pemimpin yang tampil bersahaja demi pencitraan.

Rakyat negeri ini memang selayaknya sudah hapal dengan berbagai wujud politik pencitraan. Berbagai gaya pencitraan yang membuat penilaian rakyat keblinger sudah pernah dirasa dan diderita. Sudah bukan zamannya lagi kita tertipu dengan politik tipu-tipu ala pencitraan sinetron atau iklan. Ini zaman menjadi muslim yang cerdas, yang menimbang bukan dengan kulit tapi dengan kualitas. Siapapun orangnya, bila mampu memimpin dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah layaknya Khulafaur Rasyidin, dialah pemimpin umat.

Dari manapun golongannya, bila kesederhanaannya muncul karena takut kepada Allah dan mengkhawatirkan nasib rakyat hingga sulit tidur dan sulit makan, dialah pemimpin yang dicinta. Bagaimanapun fisiknya, terlihat perlente, priyayi, atau ndeso, asalkan kebijakannya yang ilahiyah membawa kebaikan bagi seluruh rakyat bahkan seluruh alam, inilah pemimpin yang ditunggu dan digugu, yang ditaati dan di hati tanpa perlu sibuk pencitraan sana-sini. [jri]

Memaknai Kemerdekaan

Tidak ada komentar



Oleh: Lalang Darma Bakti (Aliansi Jurnalis Muslim Indonesia)

BERERAKNEWS | Meja Redaksi - 73 tahun Indonesia merdeka, setiap tanggal 17 Agustus menjadi hari libur nasional. Pemerintahpun kembali merilis logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018, terinspirasi dari kata 'kerja' dan 'energi'. Kata 'kerja' berarti adanya pergerakan/aktif, kemudian kata 'energi' berarti tenaga atau daya untuk bekerja.

Kemerdekaan telah diperingati setiap tahun sebagai acara seremonial, dan kemerdekaan merupakan sesuatu yang dicita-citakan setiap manusia, karena kemerdekaan adalah hak segala manusi sehgga penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Hari kemerdekaan yang selalu diperingati setiap tahun tidak memberikan kesan yang sangat berarti untuk kemerdekaan Indonesia. Peringatan kemerdekaan kemarin hanya berupa seremonial belaka. Sebuah candu yang memberikan persepsi kalau kita sudah merdeka dan patut disyukuri. Padahal, semua peringatan ini akan sia-sia belaka karena kita belum merdeka secara penuh. Seremonial tahunan ini hanya memalingkan kita dari kondisi kita yang sedang terjajah.

Sangat disayangkan, kemerdekaan seolah dipahami oleh bangsa ini semata-mata sebagai keterbebasan negeri ini dari penjajahan secara fisik. Akibatnya, penjajahan non-fisik (yakni penjajahan pemikiran/ideologi, politik, ekonomi, sistem sosial dan budaya) yang berakar pada Kapitalisme global sering tidak disadari sebagai bentuk penjajahan. Padahal penjajahan non-fisik—dalam wujud dominasi Kapitalisme global—ini jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Mungkin, ini karena penjahan fisik lebih banyak memakan korban jiwa sehingga kesannya lebih tragis dan dramatis. Sebaliknya, penjajahan non-fisik, karena tidak secara langsung memakan korban jiwa, kesannya tidak setragis dan sedramatis penjajahan fisik. Padahal jika kita renungkan, penjajahan non fisik dalam wujud dominasi Kapitalisme global ini juga telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa ini khususnya, dan umat manusia di dunia umumnya; selain memakan korban jiwa yang terbunuh secara pelan-pelan.

Secara jujur harus kita akui, Kapitalisme global saat ini—yang merupakan salah satu ideologi transnasional—bukan hanya merupakan ancaman, namun benar-benar telah merusak dan mengobok-obok Indonesia. Kejahatan ideologi ini sudah dimulai sejak masa penjajahan fisik dulu. Kini, melalui perangkat institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, Pasar Bebas, penjajahan dalam bentuk lain terhadap Indonesia terus berlanjut. Akibatnya, meski Indonesia sangat kaya, penduduknya terpaksa harus hidup dalam kemiskinan. Kekayaan berupa emas, migas, dan barang tambang lainnya yang semestinya bisa dinikmati oleh rakyat malah dihisap oleh negara penjajah melalui perusahaan kaki tangannya di negeri ini.

Secara politik, Indonesia juga tidak luput dari cengkeraman hegemoni global negara-negara adidaya. Indonesia saat ini tunduk pada negara Barat (AS dan sekutunya) dalam apa yang mereka sebut perang global melawan terorisme. Bukan hanya itu, atas nama HAM, Demokrasi, dan Pluralisme, negara penjajah juga terus melakukan intervensi yang mendorong disintegrasi. Buahnya yang nyata adalah lepasnya Timor Timur. Bukan tidak mungkin, Papua, juga Aceh dan Maluku bakal menyusul. Tanda-tanda ke arah sana sangat nyata.

Penjajahan gaya baru sama berbahayanya dengan penjajahan gaya lama. Bahkan boleh jadi lebih berbahaya. Sebabnya, dengan penjajahan gaya baru, pihak terjajah sering tak merasa sedang dijajah. Contohnya adalah bangsa ini. Bangsa ini setiap tahun tetap antusias merayakan hari kemerdekaannya. Namun demikian, pada saat yang sama bangsa ini seolah tak pernah menyadari bahwa kekayaan mereka terus dikuasai dan dieksploitasi—bahkan dengan sangat liar—oleh bangsa lain lewat perusahaan-perusahaan mereka. Tambang emas, minyak, gas dan banyak sumberdaya alam lainnya di negeri ini telah lama dikuasai dan diekploitasi oleh PT Freeport, Exxon Mobile, Newmont, dan banyak perusahaan asing lainnya. Ironisnya, semua itu dilegalkan oleh undang-undang. Mengapa bisa terjadi? Karena banyak keputusan politik di negeri ini—terutama dalam bentuk undang-undang—terus berada dalam kontrol pihak asing. Di antaranya melalui IMF dan Bank Dunia, dua lembaga internasional yang menjadi alat penjajahan global. Maka bangsa dan negeri ini sebetulnya belum benar-benar merdeka secara hakiki. Belum benar-benar terbebas dari penjajahan. Secara fisik kita memang merdeka. Namun demikian secara pemikiran, ekonomi, politik, budaya, dll sejatinya kita masih terjajah.

Mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah SWT, itulah misi utama Islam. Itu pula arti kemerdekaan hakiki. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan hakiki terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan dan perbudakan oleh sesama manusia. Dengan kata lain Islam menghendaki agar manusia benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, perbudakan dan penghambaan oleh manusia lainnya.

Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada sesama manusia sekaligus mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah SWT. Islam datang untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia akibat penerapan aturan buatan manusia menuju kelapangan dunia (rahmatan lil alamin). Islam juga datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama dan sistem-sistem selain Islam menuju keadilan Islam. Semua itu akan menjadi nyata jika umat manusia mengembalikan hak penetapan aturan hukum hanya kepada Allah SWT dan Rasul saw. Caranya dengan memberlakukan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. [jri]

Kapitalisme Berbuah Kegagalan Ekonomi Turki

Tidak ada komentar



Oleh: Yuli Sarwanto (Analis FAKTA)

BERGERAKNEWS | Kabar Internasional - Presiden Turki Tayyip Erdogan membantah bahwa Turki berada dalam krisis mata uang. Ia menolak jatuhnya nilai mata uang Turki, lira, sebagai 'fluktuasi' yang tidak ada hubungannya dengan fundamental ekonomi. Pernyataan ini disampaikan Erdogan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggandakan tarif pada impor baja dan aluminium Turki. Erdogan menggambarkan penurunan terendah lira hingga 18 persen pada Jumat (10/8) sebagai 'rudal' perang ekonomi yang dilancarkan terhadap Turki. Erdogan mengatakan pihak-pihak yang gagal melakukan kudeta pada 2016 saat ini mencoba menargetkan Turki melalui ekonominya. Erdogan berjanji bahwa Turki akan melawan itu. (republika.co.id, 12/8/18)

Inilah fakta kegagalan sekulerisme di Turki. Erdogan mendapatkan tantangan dibuktikan dengan pernyataannya: "Mereka yang tidak bisa bersaing dengan kami di lapangan telah membawa petak-petak uang fiktif online yang tidak ada hubungannya dengan realitas negara kami, produksi dan ekonomi riil," kata Erdogan pada pertemuan provinsi Partai AK di kota pesisir Laut Hitam, Rize. "Negara ini tidak runtuh, tidak hancur atau bangkrut atau dalam krisis," tambahnya.

Pernyataan Erdogan paradoks dengan kenyataan, ia masih mempertahankan sistem sekuler di Turki. Kemajuan ekonomi yang dicapai Turki pun tidak membuat tingkat kesejahteraan terdistribusi dengan baik. Dalam 10 tahun terakhir rata-rata tingkat pengangguran terbuka negara dengan populasi di atas 50 juta jiwa. Ketimpangan ekonomi Turki hampir sama dengan Indonesia.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, juga ambisinya menjadi bagian dari Uni Eropa, Turki secara massif melakukan liberalisasi ekonomi, termasuk di sektor perdagangan dan investasi. Bahkan menurut Pemerintah Amerika Serikat, Turki merupakan salah satu negara yang paling liberal dari sisi regulasi di antara negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam menarik investasi langsung dari negara luar negeri. Peraturan investasi di negara itu dianggap sangat sederhana dan sesuai dengan strandar internasional. Semua investor di negara itu, investor lokal maupun asing, diperlakukan sama baik Pemerintah juga tidak membatasi atau mengontrol investasi pada sektor-sektor tertentu. Dengan kata lain, regulasi investasi di negara itu sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh WTO; tidak ada regulasi yang menghambat akses investasi di negara itu.

Di sektor perdagangan, Turki gencar menggalang kerjasama pasar bebas (free trade) dengan berbagai negara. Hingga saat ini, 60 persen mitra dagang Turki adalah negara-negara Eropa terutama dengan negara-negara yang tergabung dengan Uni Eropa yang mencapai 40 persen. Selain karena letak geografis yang berdekatan, sejak tahun 1995 Turki juga telah ikut dalam perjanjian perdagangan bebas di kawasan tersebut (European Free Trade Assosiation).

Selain bersumber dari utang, Pemerintah Turki juga terus melakukan privatisasi sektor publik dalam skala besar untuk membiayai defisit APBN-nya. Tujuan lain dari program privatisasi tersebut adalah komitmen Pemerintah untuk meminimalkan perannya dalam perekonomian. Pada tahun 2012, misalnya, Pemerintah menawarkan penjualan 100 persen saham Başkent Natural Gas, perusahaan distribusi gas terbesar kedua di Turki, serta menawarkan pengelolaan proyek-proyek jalan tol, pembangkit listrik dan bandar udara kepada swasta. Di antara program privatisasi yang cukup besar adalah penjualan 55 persen saham Turk Telekom kepada Oger Telekomünikasyon, perusahaan patungan Italia dan Saudi pada tahun 2005 lalu. Selain itu, 15 persen lainya dijual ke publik. Hingga saat ini sejumlah proyek dan asset Pemerintah juga telah masuk dalam daftar untuk diprivatisasi.

Kondisi ekonomi yang dilalui oleh Turki saat ini tak banyak berbeda dengan negara-negara kapitalis yang masuk dalam kategori negara-negara berkembang seperti Cina, Afrika Selatan, Brazil dan Indonesia. Perekonomian negara-negara ini dalam beberapa masa tumbuh tinggi sehingga dipuja sedemikian rupa. Namun demikian, pertumbuhan tersebut dalam kenyataannya tidak berlangsung secara berkesinambungan akibat tekanan berbagai krisis baik yang terjadi dari dalam negeri maupun akibat imbas dari negara atau kawasan ekonomi lainya. Performa ekonomi yang tampak kuat yang ditandai dengan berkilaunya indikator-indikator ekonomi makronya dengan mudah redup oleh hantaman krisis. Di sisi lain, kemajuan ekonomi tidak membuat distribusi ekonomi semakin baik. Sebaliknya, kesenjangan ekonomi semakin lebar.

Sistem yang digunakan Turki di bursa dan pasar modal, yaitu jual-beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli, adalah sistem yang batil dan menimbulkan masalah, bukan sistem yang bisa menyelesaikan masalah, dimana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima, bahkan tanpa adanya komiditi yang bersangkutan. Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Begitulah, berbagai kerugian dan keuntungan terus terjadi melalui berbagai cara penipuan dan manipulasi. Semuanya terus berjalan dan berjalan, sampai terkuak dan menjadi malapetaka ekonomi.

Perkara penting, yaitu ketidaktahuan akan fakta kepemilikan. Kepemilikan tersebut, di mata para pemikir Timur dan Barat, adalah kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara, sebagaimana teori Sosialisme-Komunisme, dan kepemilikan pribadi yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Negara pun tidak akan mengintervensinya sesuai dengan teori Kapitalisme Liberal yang bertumpu pada pasar bebas, privatisasi, ditambah dengan globalisasi. Jika tdak melakukan perubahan secara sistemik dan rezim, Turki makin terpuruk. [jri]

Aksi Rezim Bangladesh… Sebuah Tontonan Spektakuler dari Totalitarianisme dan Hegemoni Sekuler

Tidak ada komentar


Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional)

BERGERAKNEWS | Kabar Internasional - Adalah demokrasi Bangladesh dimana korupsi mengakar di dalamnya. Tingginya tingkat korupsi dan kemiskinan, ancaman terhadap perubahan iklim hingga buruknya kesejahteraan, disamping para elit kapitalis seakan kebal hukum, beserta janji-janji palsu kemakmuran, memanfaatkan agen-agen dalam jejaringnya untuk masuk ke kekuasaan dan digunakan untuk menggebuk siapapun yang berdiri melawan kepentingan korup mereka. Catatan kebrutalan pemerintah Negara ini  telah dilakukan hingga luka rakyat bertambah-tambah.

Labilitas politik Bangladesh sering memuncak disertai ketidakpuasan yang menjalar di seluruh negeri dalam menghadapi aksi represif pemerintah Hasina menggunakan kekerasan aparat keamanan dalam bentuk penggunaan gas air mata, meriam air dan pentungan pada pengunjuk rasa untuk menekan gerakan kritis yang mendapat dukungan dari masyarakat. Ketidakpuasan kalangan oposisi dan rakyat menjadi mengancam pemerintahan Hasina. Rekonsiliasi buntu ditambah kesuraman politik Bangladesh akibat aksi ditator Hasina. Protes massa dari masyarakat sering dibalas dengan aksi represif hingga menimbulkan korban jiwa.

Pada kasus protes reformasi kuota, sebagai ungkapan kekecewaan kepada rezim di seluruh negeri, dimana aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan kuota yang dianggap diskriminatif untuk lapangan pekerjaan di pemerintahan demi kelompok golongan tertentu. Rezim Hasina telah memutuskan memberi 56 persen lapangan pekerjaan di pemerintahan dan layanan sipil bagi keluarga veteran perang kemerdekaan 1971 serta bagi kelompok minoritas yang kurang beruntung. Aksi protes dibalas dengan menyerang dan memukuli para pemrotes di seluruh negeri sehingga mereka tidak dapat berkumpul di mana saja untuk memulai gerakan apa pun; di sisi lain, polisi telah menculik dan menangkap semua penyelenggara utama gerakan – ini sebuah pameran fenomenal dari totalitarianisme dan hegemoni sekuler dalam sistem demokrasi.

Publik Bangladesh telah menyaksikan terungkapnya skandal dan penipuan selama beberapa dekade, di mana kelas penguasa berkuasa dengan janji-janji palsu kepada rakyat. Memanfaatkan kekuasaan mereka, mereka melayani kepentingan kapitalis dan kolonialis. Ketika masyarakat datang ke jalan dengan keluhan serta tuntutan hak-hak mereka, para penguasa ini menganiaya orang-orang dengan peluru dan pentungan. Di Negara ini pula, adalah rahasia umum bahwa bisnis obat-obatan terlarang oleh sindikat narkoba yang didukung rezim telah berkembang di bawah naungan elit yang berkuasa dan pasukan keamanan yang korup.

Rezim sekuler Bangladesh gagal mengobati mimpi buruk rakyat atas kegagalan mengelola Anggaran Negara. Selain itu, Melihat aplikasi politik anggaran, korupsi moral dari pemerintah kapitalis membuka mata publik ketika negara menempatkan titik fokus luar biasa untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan memaksimalkan target pengumpulan pajak, terutama pajak penghasilan, sedangkan pajak penghasilan perusahaan untuk bank dan lembaga keuangan telah menurun 2,5%. Sistem pajak yang dirasa  menindas rakyat. Klaim bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak terbukti. Faktanya, rezim sering mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyesengsarakan rakyat. Rakyat terus diteror dengan kenaikan tarif.

di tempat kelahiran demokrasi, yaitu negara-negara AS, Inggris, dan Eropa, penganiayaan terhadap para pendemo oleh para penguasa adalah kejdian wajar. Untuk mempertahankan sistem demokrasi ini, para penguasa di dunia demokratis membuat berbagai slogan-slogan baru, seperti: di Amerika Serikat `Membuat Amerika Hebat Lagi ', di Inggris` BREXIT', di Bangladesh `Din bodoler pala (Waktunya untuk Perubahan) ',` Desh Bachao (Menyelamatkan negara) ', `Vision 2020',` Vision 2030 ', dll dan berkali-kali muncul dengan make up baru. Sistem demokrasi ini telah melahirkan para penguasa, satu demi satu, yang adalah pembohong, penipu dan tiran.

Sistem politik Bangladesh saat ini, demokrasi sekuler, tidak mampu menghadirkan cara hidup yang benar bagi mereka karena menciptakan ketidakadilan yang menyebabkan rakyat tertindas, frustrasi dan depresi, yang menuntun mereka menjadi korban hubungan politik jahat. Maka tidak ada keraguan lagi ketika bicara solusi politik-ekonomi, maupun seluruh problem multidimensi Bangladesh maupun Negara-negara lain yang telah sampai ke titik yang mengkhawatirkan. Banyak yang percaya bahwa lengsernya rezim Hasina (pada kasus Bangladesh) tidak akan menyelesaikan masalah kecuali kita mendiagnosis akar penyebabnya dan mengatasi masalah ini dengan tegas dan komprehensif. Di bawah sistem politik demokratis-sekuler saat ini yang bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang tidak memiliki visi, frustrasi, dan bahaya kecanduan narkoba. Tidak ada solusi, kecuali ketika rezim dan sistem korup disingkirkan. [jri]

Harga Gas Melonjak, Ini Solusinya…

Tidak ada komentar


Oleh: Khusnul Khatimah (Muslimah Malang)

BERGERAKNEWS | Kabar Nasional - VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengungkapkan aka nada kenaikan harga gas. “Yang pasti ditentukan harga keekonomian perkiraannya di atas Rp 11.000 per kilogram, “ Kompas.com, Kamis (27/06/2018).

Ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga gas. Pertaman, hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pasca kenaikan harga Januari 2014 , Pertamina diminta untuk menyampaikan roadmap kenaikan harga LPG kepada pemeritah.

Kedua, Kerugian sejak tahun 2009-2013 mencapai Rp. 17 Trilyun. Apalagi harga bahan baku dan kurs lebih besar akan berpotensi rugi lebih besar.

Ketiga, Potensi penggunaan LPG ke depan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan porsi impor LPG akan semakin besar beserta kenaikan biaya bahan baku dan operasional. (www.kompasiana.com)

Komentar:

Sungguh Ironis, harga gas kembali meroket saat rupiah terpuruk. Penyebab harga gas naik disaat harga minyak dunia turun tidak lain adalah karena penerapan sistem neoliberal kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Sistem neolib kapitalis adalah sistem yang menjadikan siapapun yang mempunyai modal berhak bebas menguasai apapun, salah satunya adalah migas di negeri ini yang di kuasai oleh pemilik modal dari asing. Akibat dari sistem neoliberal yang membolehkan pihak asing mengelola migas di Indonesia adalah negeri ini semakin terjajah dan tercengkeram, bahkan negeri ini semakin tergantung kepada pihak asing, termasuk penentuan harga gas.

Seharusnya pemerintah dapat mencari solusi agar gas tidak mengalami kelonjakan harga. Pemerintah dapat menggunakan  LNG ( Liquid Natural Gas ) merupakan sumber energy yang dihasilkan Indonesia dalam jumlah yang cukup besar setara dengan 700 ribu barel minyak bumi per hari.

Pemerintah perlu mendorong perusahaan energi-energi yang lain seperti angin, nuklir, biofuel dan lain lain untuk dijadikan listrik atau bahan bakar, semua itu harus didorong oleh negara agar tumbuh dan kreatif.

Selain itu Pemerintah terutama Pertamina yang menjadi BUMN menambah kapasitas kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan LPG di Indonesia sehingga tidak perlu lagi Indonesia mengirim minyak mentah ke Singapura untuk diolah menjadi LPG. Pengiriman minyak mentah ini tentu saja akan mengakibatkan tambahan biaya pengelolalan yang juga berakibat bertambah mahalnya LPG yang dijual nantinya.

Kenaikan harga gas merupakan wujud dari penerapan system liberal. Para rente kapitalis leluasa menguras SDA dengan menanamkan saham investasi yang cukup besar. Akhirnya kita semakin paham bahwa system liberal ini tidak akan mampu mensejahterakan rakyat. [jri]

Waspada Upaya Pengkerdilan Islam

Tidak ada komentar



Oleh : Salsabila Maghfoor - Koordinator Pena Langit

BERGERAKNEWS | Meja Redaksi - Belum lama ini umat kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial soal Islam Nusantara. Sebuah proyek yang pernah digulirkan beberapa tahun silam, namun kemudian kembali dihembuskan akhir-akhir ini.

Menariknya, seorang tokoh sekelas profesor sampai memunculkan gagasan ingin menusantarakan Islam. Bukankah ini justru blunder.

Islam adalah agama yang Universal. Maka bila ingin menusantarakan Islam, sama saja dengan menempatkannya justru pada perspektif sempit di kalangan nusantara saja. Bila menarik sejarah mundur ke belakang, soal bagaimana asal mula Islam itu masuk ke nusantara, justru kemudian dengan penyesuaian yang apik sehingga Islam itu mampu diterima oleh masyarakat kita. Namun ini bukan berarti menusantarakan Islam seperti yang dimaksudkan. Lebih kepada penyesuaian budaya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur Islam pada asalnya.

Islam Nusantara adalah fitnah keji yang tengah disusupkan kembali ke tengah-tengah umat Islam. Tidak hanya di Indonesia, sebagaimana dilansir oleh akun Instagram @indonesiabertauhidID (10/7) adanya proyek domestikasi Islam kini sedang digencarkan di seluruh dunia, salah satunya Prancis.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mempropaganda opini tersebut. Dalam sebuah interview yang dilakukan pada bulan Februari silam, ia bahkan sampai berjanji untuk menyukseskan proyek yang telah gagal dilakukan oleh presiden terdahulu. Tujuan proyek ini adalah untuk merekayasa Islam yang sesuai dengan nilai nasional Prancis, terutama sekulerisme serta menahan pertumbuhan Islam radikal.

Jika ditilik lebih dalam segala upaya pengkerdilan yang ada sebenarnya adalah cerminan dari mereka yang begitu ketakutan akan pesatnya perkembangan Islam yang ada. Mereka menjadi tidak bisa mengendalikan gelombang islamisasi yang ada, sehingga yang diciptakan adalah pengkotak-kotakan umat muslim yang sudah meningkat pesat populasinya.

Sebagai musilm, tentu ini adalah propaganda yang mesti dilawan dengan kerja cerdas. Bagaimana kita mesti berupaya untuk tidak termakan tipuan pengkerdilan ala Barat. Islam sesungguhnya adalah satu, ajarannya bersumber pada syariat yang satu. Maka jelas upaya ini akan terus dihembuskan oleh mereka yang tidak ingin kebersatuan itu menguat lebih besar menjadi suatu kekuatan yang kelak tidak terkalahkan. Kaum Barat dan para musuh Islam tentu tidak menginginkan hal itu terjadi.

Sebagai muslim, kita juga mesti yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa segala propaganda itu sesungguhnya tidak akan bertahan lama. Sebab kebathilan itu sampai kapanpun tidak akan dimenangkan diatas kebenaran. Apa yang dihembuskan ini hanya akan menjadi kesia-siaan dalam catatan amalan mereka. [ahs]